KLHK Targetkan Pelepasan 300.000 Hektare TORA 2017

437
Hutan Untuk TORA 2017 (google images)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan
pelepasan kawasan hutan seluas 300.000 hektare untuk mendukung penyediaan
Tanah Objek Reforma Agraria atau TORA pada 2017.

“Target pelepasan kawasan hutan untuk TORA di 2017 ada 300.000 hektare
sehingga jika dihitung secara kumulatif hingga 2017 nantinya sudah
mencapai satu juta ha,” kata Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan
KLHK Hutan Muhammad Said usai diskusi media bertema Reforma Agraria dan
Perhutanan Sosial yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika di
Galeri Nasional, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan luas pelepasan kawasan hutan untuk TORA di 2018 diharapkan
bisa jauh meningkat dengan akan dikeluarkannya Peraturan Presiden
(Perpres) tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan.

“Untuk verifikasi pelepasan hutan masih menunggu Perpres Tata Cara
Pelepasan Kawasan Hutan supaya mempercepat proses pelepasan,” ujar Said.

Salah satu contoh percepatan pelepasan kawasan hutan yang bisa dilakukan
dengan adanya Perpres ini misalkan kawasan transmigrasi yang dulunya
diajukan pelepasannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) ke KLHK dulu untuk diproses, maka
nantinya akan ditangani tim khusus di mana semua pihak yang berkepentingan
akan turun langsung memverifikasi bersama sehingga keputusan pelepasan
dapat dilakukan saat itu juga.

Tim di tingkat pusat, menurut dia, akan langsung berada di bawah Menko
Perekonomian, tim pelaksana ada di jajaran Eselon I Kementerian/Lembaga
terkait, serta tim di lapangan ada di daerah akan dibentuk oleh gubernur
yang terdiri dari dinas-dinas terkait.

Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam diskusi mengatakan
Perpres Tata Pelepasan Kawasan Hutan akan keluar dalam waktu dua hingga
tiga minggu ke depan.

KLHK mengalokasikan lahan seluas 4,1 juta ha untuk mendukung penyediaan
TORA. Salah satu skema implementasinya adalah melalui pelepasan kawasan
hutan untuk pemukiman transmigrasi.

Perubahan peruntukkan dalam rangka TORA dapat dilakukan melalui proses
tata batas, proses perubahan peruntukan secara parsial dan proses
perubahan peruntukan untuk wilayah provinsi atau dalam rangka peninjauan
kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).  (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here