KPK: Presiden Tentukan Pilihan Terbaik Hakim Kosntitusi

262
Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar menjawab pertanyaan wartawan usai diperiksa setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/1). KPK menahan Patrialis Akbar bersama tiga tersangka lain yakni Pengusaha Basuki Hariman dan Sekretaris Ng Fenny serta perantara Kamaludin terkait dugaan suap "judicial review" uu tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dokumen pembukuan perusahaan, voucher penukaran mata uang asing serta draft putusan perkara. (google image)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berharap Presiden Joko Widodo bisa menentukan pilihan terbaik dari tiga calon hakim konstitusi yang diberikan panitia seleksi (pansel) kepada Presiden.

“Jadi tergantung kepada Presiden untuk menentukan siapa yang paling pas. Yang jelas yang perlu saya sampaikan di sini adalah pansel meminta juga “background check” di KPK,” kata Syarif di Jakarta, Senin.

Selain di KPK, Syarif mengungkapkan bahwa tiga calon hakim konstitusi tersebut juga sudah melewati “background check” di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan bahkan masyarakat.

“Jadi saya berharap bahwa Presiden bisa menentukan pilihan yang terbaik dari ketiga itu,” ucap Syarif.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Merdeka Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi menerima Pansel Hakim MK yang dipimpin ketuanya Harjono sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Selain Ketua, tampak empat tim Pansel Hakim MK lainnya antara lain Todung Mulya Lubis, Sukma Violetta, Ningrum Natasya Sirait, dan Maruarar Siahaan.

Pansel Hakim MK telah menentukan tiga nama calon hakim konstitusi dan diberikan kepada Sekretariat Negara untuk dipilih oleh Presiden Jokowi.

Pansel Hakim MK membuka seleksi Hakim Konstitusi untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang diberhentikan dengan tidak hormat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan dugaan suap atas perkara uji materi di MK. (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here