Pemerintah Diminta Wajibkan Industri Produksi Mobil Hybrid

333
Salah Satu Contoh Mobil Hybrid (google images)

Pemerintah diminta mewajibkan industri automotif nasional untuk memproduksi mobil hybrid, termasuk di antaranya yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas.

“Pangsa pasar untuk mobil hybrid listrik dan BBM sangat besar di Indonesia. Apalagi kalau menggunakan BBG, pasti penjualannya bisa meningkat pesat,” ujar mantan Ketua Gabungan Industri Kendaraan

Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo di Jakarta, Senin.

Melalui keterangan tertulis Bambang menjelaskan, mobil hybrid menghasilkan emisi yang rendah sehingga lebih ramah lingkungan, sebab kendaraan hybrid didesain dengan teknologi yang mampu mengurangi substansi racun pada emisi buang.

“Untuk itu, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dampak-dampak positif yang dilahirkan teknologi hybrid. Karena hingga saat ini, belum ada alternatif teknologi lain yang siap pakai dan hemat bahan bakar seperti hybrid,” kata dia.

Menurut dia, mobil jenis ini memang memiliki banyak kelebihan, dibandingkan mobil konvensional, misalnya, tidak menimbulkan suara mesin berisik, karena penggunaan motor elektrik yang memiliki akselerasi halus dan bertenaga, sehingga mampu menghadirkan respons yang instan dan kuat sejak kali pertama dinyalakan.

“Tak kalah penting, mobil tipe ini juga lebih ekonomis bahan bakar. Cocok untuk kondisi di Indonesia,” ujar Bambang.

Namun semua itu tergantung pada pemerintah karena selain mengeluarkan kebijakan mandatori, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur untuk kehadiran mobil hybrid BBG dan BBM.

Terkait kesiapan infrastruktur, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) IGN Wiratmaja mengatakan Menteri ESDM sudah menandatangani Peraturan Menteri terkait kewajiban penyediaan dan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG).

“Tinggal menunggu nomor dari Kementerian Hukum dan HAM. Begitu dapat nomor segera dipublikasikan,” kata dia.

Wiratmaja menuturkan, Permen tersebut mengatur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) diwajibkan menyediakan satu unit mesin pengisian (dispenser) BBG, dan setiap kendaraan dinas terutama yang berasal dari BUMN sektor energi untuk memakai BBG.

Dukungan agar pemerintah mewajibkan industri automotif untuk memproduksi mobil hybrid BBM dan gas, juga disampaikan anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra, bahwa, mobil hybrid semacam itu sudah menjadi kebutuhan yang mendesak.

“Sudah saatnya kita memproduksi mobil-mobil hybrid yang menggunakan BBG ramah lingkungan dan murah harganya,” katanya.

Untuk itu pula, pihaknya mendukung kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur, pengisian bahan bakar gas, terlebih dengan terbitnya Permen SDM yang mewajibkan SPBU untuk menyediakan satu unit mesin pengisian (dispenser) BBG.

“Saya yakin, produsen mobil pasti sudah siap kalau diwajibkan memproduksi dan memasarkan mobil hybrid bahan bakar gas di Indonesia. Tapi kuncinya adalah kesiapan infrasruktur,” tegas Nyoman.  (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here