Presiden Kembali Singgung Rumitnya Urusan SPJ

384
Presiden Joko Widodo (google images)

Presiden Joko Widodo kembali menyinggung rumitnya menyusun laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang membuat aparatur negara tidak produktif.

“Tadi baru saja naik, saya tanya ke Bu Menteri Keuangan masalah urusan SPJ saja, ada 44 prosedur. Saya tanya lagi benar ada 44 prosedur, betul 44 prosedur tetapi beranak menjadi 114 prosedur lagi,” kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017 untuk rencana kerja pemerintah (RKP) 2018 di Jakarta, Rabu.

Jokowi mengungkapkan bertambahnua aturan SPJ ini karena menteri membuat aturan yang diikuti oleh sekjen dan berlanjut hingga Gubernur sampai bupati dan walikota.

“Menjadi 144 prosedur. Itulah pusingnya kita, kenapa setiap masuk di kantor tidak di daerah, di pusat, lembur sampai malam,” ungkapnya.

Bahkan Presiden pernah menanyai Kepala sekolah apakah lembur tersebut menyiapkan kegiatan belajar mengajar, tetapi dijawab hanya menyiapkan SPJ.

“Ke Kementerian juga sama, menyiapkan SPJ yang bertele-tele,” katanya.

Presiden mengaku telah memerintahkan kepada menterinya sejak dua tahun lalu agar laporan SPJ maksimal setiap titik hanya dua prosedur, tidak 44 lagi.

“Saya kira pak gubernur, bupati, Walikota bisa melihat apakah masih bertele-tele. Tolong sampaikan kepada saya. ini menghabiskan energi kita,” kata Jokowi,

Presiden mengatakan bertele-tele urusan SPJ bisa membuat aparatur negara tidak pernah ngontrol lapangan, tidak pernah cek kualitas lapangan yang sudah dikerjakan.

“Urusan administratif yang berbelit-belit, harus hilangkan,” tegasnya. (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here