Istilah Anggota Koperasi Disarankan Diganti Menjadi Pemilik

363
Para Anggota Koperasi (google images)

Istilah anggota koperasi disarankan untuk diganti menjadi pemilik koperasi untuk meningkatkan partisipasi mereka terhadap koperasi yang didirikan bersama-sama.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto di Jakarta, Rabu.

“Selama ini banyak masyarakat yang tertipu oleh perangai rentenir berbaju koperasi. Sebab, masyarakat tahunya menjadi anggota koperasi itu seperti hanya menjadi nasabah koperasi. Untuk itulah perlu diganti istilah anggota menjadi pemilik koperasi,” katanya.

Menurut dia, pengertian yang keliru itu menyebabkan banyak koperasi maju dan mundurnya diserahkan pada pengurus koperasi semata sementara anggota koperasi pada akhirnya juga hanya ingin menerima layanan tanpa mau tahu perkembangan koperasi.

Ia berpendapat sampai sejauh ini banyak anggota koperasi juga yang pada akhirnya tidak siap menerima risiko bisnis dan semuanya hanya menuntut keuntungan yang didapat di koperasi.

“Kondisi psikologis ini pada akhirnya sering dimanfaatkan oleh pengurus koperasi karena seakan merekalah yang menjadi pemilik koperasi sesungguhnya,” katanya.

Dalam praktinya juga, koperasi seringkali dijadikan ajang spekulasi bisnis segelintir pengurus dan manajemen koperasi tanpa melibatkan partisipasi anggota.

“Anggota koperasi tanggung jawabnya juga jadi rendah. Banyak kita jumpai dalam praktik, mengutang di koperasi namun menyimpan uang di bank. Belanja di mall tapi `ngebon` di koperasi,” katanya.

Hal itu disebabkan karena anggota tidak merasa benar-benar sebagai pemilik maka tingkat partisipasi modal di koperasi juga menjadi rendah.

Koperasi ketika kekurangan likuiditas juga tidak serta-merta menjadi perhatian anggota dan pada akhirnya koperasi terjebak hutang dengan pihak luar yang terlalu besar dibandingkan dengan rentabilitas modal sendiri.

“Dalam kondisi seperti ini maka koperasi tidak bisa kita harapkan perkembangannya. Koperasi hanya bergerak sebagai subordinat dari perusahaan swasta kapitalis,” katanya.

Oleh karena itu, untuk menghilangkan problem mendasar ini maka Suroto mengusulkan agarĀ  istilah anggota diganti dengan pemilik yang mestinya dimasukkan di dalam Rancangan Undang-Undang ( RUU) perkoperasian yang sekarang ini sedang dibahas di parlemen.

“Jadi dengan adanya pengertian ini maka tidak ada lagi istilah calon anggota atau praktik curang koperasi untuk mencalonkan anggota bahkan sampai selama-lamanya,” katanya.

Ia mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Koperasi Simpan Pinjam yang mengatur mengenai calon anggota juga semestinya segera dihapus sebagai konsekuensinya.

Menurut Suroto, koperasi itu dimiliki pemiliknya sehingga kata pemilik ini juga memiliki konsekuensi strategis.

“Mereka mesti jelas mengambil manfaat berkoperasi, ikut mengendalikan jalannya koperasi, memodalinya dan juga bertanggung jawab terhadap maju dan mundurnya koperasi,” katanya.

Suroto menambahkan, istilah pemilik ini juga secara psikologis akan menjadikan pengurus itu bukan sebagai segolongan yang istimewa karena mereka itu hanya akan berfungsi sebagai pelayan dari pemilik organisasi perusahaan koperasi.

“Kami sangat berharap perubahan istilah ini akan dapat mengubah paradigma perkoperasian kita yang sudah tersesat terlalu jauh dan diremehkan oleh banyak pihak,” katanya. (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here