Bogor Antisipasi Dampak Perubahan Sistem Transaksi Jagorawi

830
Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyiapkan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan dengan perubahan sistem transaksi Tol Jagorawi yang rencananya diberlakukan mulai pertengahan Juni 2017. (google images)

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menyiapkan langkah antisipasi dampak yang ditimbulkan dengan perubahan sistem transaksi Tol Jagorawi yang rencananya diberlakukan mulai pertengahan Juni 2017.

“Perubahan sistem transaksi Tol Jagorawi ini menimbulkan banyak pertanyaan,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam sosialisasi perubahan sistem transaksi Tol Jagorawi oleh PT Jasa Marga di Balai Kota Bogor, Senin.

Menurut Bima, perlu ada sosialisasi menyeluruh terkait rencana perubahan sistem transaksi Tol Jagorawi tersebut, terutama masalah tarif yang belum ditentukan.

“Yang penting sekarang, sosialisasnya, apalagi belum ditentukan masalah tarif, dan waktu pelaksanaan, perlu disosialisasikan karena 600 ribu commuter Jagorawi hampir setiap hari melintas,” katanya.

Langkah kedua lanjut Bima, adalah antisipasi dampak yang ditimbulkan ketika sistem transaksi baru dioperasikan, seperti kemungkinan penumpukan kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Jagorawi dari arah Bogor.

Menurutnya, walau PT Jasa Marga telah melakukan kajian dan menghitung serta menyesuaikan perubahan sistem tersebut, tetapi Pemerintah Kota Bogor tetap melakukan langkah antisipasi terutama di simpul-simpul yang terdampak.

“Kita antisipasi, perlu kita hitung semuanya, karena 600 ribu commuter Jakarta-Bogor ini bergerak setiap hari akan kita antisipasi di jalur-jalur simpul kemacetan,” kata Bima.

Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan (TP4) Kota Bogor, Yayat Supriatna menganalisis kemungkinan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan sistem transaksi Tol Jagorawi tersebut yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Bogor.

Ia menyebutkan, dihilangkannya gerbang tol Cibubur dan Cimanggis akan menjadi pilihan orang untuk perjalanan ke Bogor menjadi meningkat, apalagi dengan adanya penurunan tarif.

“Waktu tempuh dan biaya bagus. Ini menarik untuk sistem pengembangan kota,” katanya.

Tetapi lanjutnya, untuk kota satelit, dengan tarif tol murah kemungkinan berpindah beban, dulu masuk Jagorawi dari Ciawi Rp1000, kalau dinaikkan akan membuat pengguna tol berpindah menggunakan jalur alternatif seperti Jl Raya Tajur.

Menurutnya, antisipasi yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor jangan sampai Jl Raya Tajur menjadi macet dan stuck (tidak bergerak) karena tingginya mobilisasi kendaraan.

“Saat ini Pemkot Bogor memberlakukan Re-reouting, rute angkot diperpanjang sampai Ciawi, Jl Raya Tajur sudah padat, ditambah adanya APTB dan terminal,” katanya.

Terkaita adanya penambahan pintu masuk arus kendaraan dari Bogor menuju Jakarta, juga perlu diantisipasi. Karena di pintu gerbang tol Jagorawi saat ini ada penyempitan karena ada sungai di bawah dua lajur. Kemungkinan dengan dua lajur, antrian kendaraan yang akan masuk agak panjang.

“Ini perlu disiasati dengan “u-turn” arus berbelok. Jadi implikasi pengaturan ini, bila pembayaran di gerbang tol masih manual, maka antiran kendaraan masuk akan jadi panjang,” kata Yayat.

Yayat mengatakan, delapan lajur antrian pada gerbang Tol Jagorawi dikhawatirkan akan menjadi hambatan “bottle neck” apalagi kalau ada RI satu yang melintas.

“Antisipasi keluhan warga, Sentul karena banyak yang datang ke Bogor untuk berbelanja, sekolah. Pola interaksnya seperti apa?, tarif tol Perbandingan tarif juga akan membuat pilihan. Kalau beda-beda tipis, orang akan beralih ke Warung Jambu ini perlu diatasi. Tarif akan berimplikasi pada kemampuan warga,” katanya.

Yayat menambahkan, dengan adanya perubahan tersebut perlu disasati bagaimana Pemerintah Kota mensiasati kemungkinan Babakan Madang jadi pilihan warga menghindari Jagorawi.

“Karena masyarakat yang punya kegiatan usaha akan terfokus pada tarif murah, pasti jadi pilihan. Ada dua lajur yang cukup panjang kalau belum ada perubahan dalam sistem pembayaran,” kata Yayat.

Agus Setiawan selaku Sekretaris Perusahaan mengatakan, informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bogor menjadi masukan dan evaluasi pihaknya dalam penerapan sistem baru tersebut.

“Kami akan sampaikan usulan dan masukan-masukan ini, tetapi dalam setiap kebijakan ada konsekuensi dan ini yang perlu diantispasi,” kata Agus. (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here