Wali Kota dan Bupati Indonesia Harus Pimpin Aksi Perubahan Iklim di Tingkat Lokal

376
Rachmat Witoelar dalam Eco City World Summit 2017

Melbourne, 14 Juli 2017. “Kota – kota di seluruh dunia hanya terdiri dari 3% daratan di bumi, tetapi mengonsumsi 60 – 80% energi dan memproduksi 75% emisi gas rumah kaca”. Demikian pernyataan dari Rachmat Witoelar, Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim mengutip data dari World Bank dalam mengawali presentasi khususnya pada kegiatan Eco City World Summit 2017 yang diadakan di Melbourne, Australia pada tanggal 12 – 14 Juli 2017.

Konferensi ini dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari para peneliti, ahli perencanaan kota, pemerintah kota, LSM, serta figur publik dunia, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat Al Gore yang juga advokat dunia mengenai isu perubahan iklim.

Dalam konferensi tersebut, Rachmat Witoelar menyatakan bahwa perubahan iklim adalah ancaman global, namun kunci keberhasilan aksi perubahan iklim harus dilakukan di tingkat lokal. Rachmat Witoelar juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia untuk Paris Agreement mengenai aksi global perubahan iklim sesuai yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika berada di KTT G20 dua minggu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Al Gore menyampaikan apresiasi khusus pada Indonesia karena telah menekankan posisi Indonesia pada dunia bahwa Indonesia berkomitmen untuk aksi perubahan iklim.

Beberapa hal yang disampaikan Rachmat salah satunya tentang tingginya urbanisasi di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Stastitik Indonesia, pada tahun 2015, 59,3% masyarakat Indonesia tinggal di kota, dan di tahun 2045 akan meningkat menjadi 82,37%. Selain itu, pertumbuhan wilayah urban di Indonesia sangat cepat. Pada tahun 2020, diperkirakan akan tumbuh 20 metropolitan, 50 kota sedang, dan lebih dari 100 kota kecil yang baru. Kota – kota baru ini berpotensi menyerap karbon, namun akan mengemisikan karbon yang sangat tinggi mengingat teknologi dan sumber daya yang terbatas dan perencanaan yang kurang terintegrasi.

Sangat penting sekali untuk melibatkan wali kota dan bupati dalam perjuangan melawan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan karena kebanyakan aktivitas ekonomi, aset negara, infrastruktur, dan fasilitas pemerintahan ada di kota. Jika perencanaan dan pembangunan kota tidak dilakukan secara tepat, maka tingkat urbanisasi dan perkembangan kota yang sangat cepat ini akan memberi tekanan pada persediaan air, sampah, kesehatan masyarakat dan juga menciptakan daerah kumuh, macet, konflik kepemilikan lahan, kesenjangan ekonomi dan kriminal. Ketika kota sudah dibangun dengan cara yang tidak berkelanjutan, maka bentuk bangunan kota dan pola tata guna lahan akan terkunci untuk beberapa generasi mendatang dan menjadikan kota kurang kompetitif.

“Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal untuk mendorong pemerintah kota dan kabupaten agar lebih berkelanjutan. Misalnya dengan program Adipura yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Program Pengembangan Kota Hijau oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sejak diperkenalkannya konsep keberlanjutan ini, sudah banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikannya”, ujar Rachmat Witoelar.

Rachmat Witoelar dalam Eco City World Summit 2017

“Namun, Indonesia juga masih memiliki banyak tantangan, diantaranya kurang tersedianya data yang dapat diakses, kapasitas sumber daya manusia masih terbatas, dan kurangnya kepemimpinan yang fokus pada visi keberlanjutan. Ini yang masih menjadi PR kita.”

-Rachmat Witoelar dalam Eco City World Summit 2017-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here