Dewan Keamanan PBB Kutuk Peluncuran “Gegabah” Peluru Kendali Korut

191
http://beritadaerah.co.id

Dewan Keamanan PBB mengutuk peluncuran peluru kendali balistik Korea Utara di atas wilayah Jepang pada Selasa, menganggapnya sebagai tindakan “gegabah” dan menuntut Pyongyang menghentikan semua kegiatan pengembangan senjata dan nuklirnya.

Dalam pernyataan, ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa “sangat penting” bagi Korea Utara, yang juga dikenal dengan sebutan DPRK, segera mengambil tindakan nyata guna mengurangi ketegangan dan memenuhi seruan semua negara yang meminta diberlakukan sanksi PBB terhadap Pyongyang.

“Dewan Keamanan mengecam DPRK atas keputusannya melakukan tindakan gegabah
dan menuntut DPRK segera menghentikan semua tindakan semacam itu. Dewan Keamanan menekankan bahwa tindakan DPRK itu tidak hanya menjadi ancaman bagi kawasan tersebut, tetapi juga untuk semua negara anggota PBB,” kata pernyataan tersebut.

Dewan tersebut juga menyatakan tekadnya terhadap perdamaian, penyelesaian
secara diplomatik dan politis.

“Dunia bersatu melawan Korea Utara, tidak ada keraguan tentang itu, sekarang saatnya rezim Korea Utara mengetahui bahaya yang tengah mereka hadapi. Amerika Serikat tidak akan membiarkan pelanggaran hukum yang mereka lakukan berlanjut,” kata Duta AS untuk PBB Nikki Haley mengatakan kepada dewan tersebut.

Meskipun pernyataan yang dilontarkan AS tidak menyebutkan ancaman
pemberian sanksi baru terhadap Korea Utara, Duta Jepang untuk PBB, Koro
Bessho, mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya berharap adanya resolusi
yang kuat untuk menindaklanjuti tindakan tersebut.

Diplomat mengatakan bahwa anggota dewan pemegang hak veto, seperti China dan Rusia, biasanya hanya memandang uji coba peluru kendali jarak jauh atau senjata nuklir sebagai pemicu penjatuhan sanksi PBB lebih lanjut. Korea Utara telah mendapat sanksi PBB sejak 2006 atas kegiatan pengembangan peluru kendali balistik dan senjata nuklirnya.

Dewan Keamanan pada awal bulan ini memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara yang dapat memangkas sepertiga pendapatan ekspor tahunan mereka yakni sebesar 3 miliar dollar AS (40 triliun Rupiah), setelah mereka meluncurkan dua peluru kendali jarak jauh pada Juli.

Duta China untuk PBB, Liu Jieyi, meminta semua pihak untuk melakukan
pembatasan latihan dan menghindari tindakan saling menghasut, yang dapat
memperburuk situasi kawasan.

Duta Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mengatakan kepada dewan tersebut bahwa tidak ada penyelesaian dengan menggunakan kekuatan militer terhadap isu-isu yang mengganggu semenanjung Korea.

China dan Rusia menyerukan penghentian penempatan sebuah sistem pertahanan peluru kendali AS, yang dikenal dengan THAAD, di Korea Selatan.

Nebenzia menambahkan bahwa latihan gabungan militer AS dan Korea Selatan harus dikurangi.

Mereka juga keberatan dengan negara yang memberlakukan sanksi sepihak terhadap pribadi atau perusahaan terkait dengan Korea Utara. Pada Minggu, Amerika Serikat memasukkan ke daftar hitam 16 perusahaan dan pribadi asal China, Rusia dan Singapura karena melakukan perdagangan dengan Korea Utara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here