3,4 Juta Warga Indonesia belum Mengenal Huruf

190
Sumber Gambar : Beritaku.beritapribumi.com

Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) menyatakan
angka bebas buta aksara di Tanah Air mencapai 97,93 persen sehingga
sekitar 2,07 persen atau 3,4 juta warga masih belum mengenal huruf dan
mampu membaca.

Jumlah buta aksara di Tanah Air terjadi pada usia 15-59 tahun yang
tersebar di 11 provinsi. Sebanyak 28,75 persen warga di Papua masih belum
mampu mengenal huruf dan membaca, hal itu mengakibatkan Papua menjadi
provinsi paling tinggi angka buta hurufnya demikian siaran pers yang
diterima Antara hari Senin.

Selain Papua, sejumlah provinsi di Indonesia juga masih buta huruf dan
belum mampu membaca. Sebanyak 7,91 persen di Provinsi Nusa Tenggara Barat
(NTB), 5,15 persen di Nusa Tenggara Timur (NTT), 4,58 persen di Sulawesi
Barat, 4,50 persen di Kalimantan Barat, 4,49 persen di Sulawesi Selatan,
3,57 persen di Bali, 3,47 persen di Jawa Timur, 2,90 persen di Kalimantan
Utara, 2,74 persen di Sulawesi Tenggara, dan 2,20 persen di Jawa Tengah.

Dari indeks buta huruf di dunia, berdasarkan riset dari Rektor Universitas
Central Connecticut State di New Britain, John Miller, menyatakan pada
tahun 2016 Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang
berhasil dihimpun datanya.

Riset ini menekankan pada hasil ujian mengenal huruf dan juga melihat
karakteristik sikap terpelajar. Contohnya, jumlah perpustakaan dan koran
di sekolah serta ketersediaan komputer di sebuah negara. Sehingga pada
riset ini tidak hanya melihat kemampuan penduduk negara dalam membaca dan
menulis saja, namun juga perangkat pendukung dan sikap terpelajar
warganya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih
mengaku prihatin melihat jumlah angka buta huruf di Tanah Air. Abdul Fikri
mengatakan pemerintah terutama Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) perlu mendukung guna menekan tingginya
jumlah warga yang buta huruf.

“Program pemberantasan buta aksara ada di Ditjen PAUD dan Dikmas
Kemendikbud, namun yang terus memantau tingkat buta huruf negeri ini
adalah Perpurnas. Sayangnya koordinasi diantara kedua pihak belum
terlihat,” kata Abdul Fikri.

Di sisi lain, anggaran untuk meningkatkan daya masyarakat untuk mampu
mengenal huruf dan mampu membaca masih tergolong rendah dibandingkan di
negara-negara ASEAN. Misalnya, Singapura mengalokasikan anggaran untuk
institusi seperti Perpusnas hingga Rp1,7 triliun per tahun, Malaysia
sampai Rp66,8 triliun, namun Indonesia hanya Rp500 milar.

“Padahal jumlah penduduk mereka sangat jauh lebih sedikit dibandingkan
kita,” teganya.

Faktor lain yang menjadi pemicu tingginya angka buta huruf di Indonesia
adalah rendahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
Seharusnya, pemerintah daerah saling melengkapi tidak harus terus
bergantung dengan pemerintah pusat.

“Namun, faktanya pemerintah daerah masih tergantung pemerintah pusat
terutama dari sisi anggaran, karena memang pendapatan asli daerah (PAD)
maksimal hanya 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBN). 90 persen anggaran daerah selama ini berasal dari pemerintah pusat
berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana
bagi hasil,” kata Abdul. Fikri

Pada 8 September diperingati sebagai Hari Aksara Internasional, Abdul
Fikri berharap di peringatan Hari Aksara Internasional ini menjadi
kesempatan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk dapat merenungkan
kembali tentang keaksaraan, termasuk tingginya angka buta huruf di
Indonesia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here