Kemlu Luncurkan Direktori Ormas Asing 2017

165
id.wikipedia.org

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meluncurkan direktori organisasi kemasyarakatan (ormas) asing di Indonesia 2017 untuk mencatat ormas yang beroperasi di Tanah Air.

“Direktori ini mencatat organisasi kemasyarakatan asing dan organisasi kemasyarakatan asing pelaksana kerja sama, `implementing agency` yang telah terdaftar secara resmi dan secara legal beroperasi di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kemlu Mayerfas dalam acara Sosialisasi Ketentuan Pemerintah dan Direktori Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia Tahun 2017 di Jakarta, Selasa.

Mayerfas menuturkan direktori tersebut tentu akan terus diperbaharui secara periodik untuk memastikan relevansinya.

“Semoga direktori ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi resmi semua pihak terkait keberadaan dan peran serta organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan hingga saat ini ada sebanyak 86 ormas asing yang beroperasi secara legal di Indonesia dan yang tercatat di direktori 2017 tersebut. Ormas asing tersebut banyak bergerak di sejumlah bidang termasuk sosial dan kesehatan.

“Selama ini kita selalu melakukan `review` (tinjauan) atas berbagai organisasi masyarakat asing,” ujarnya.

Kemlu mendapat mandat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk menyelenggarakan aspek operasional, registrasi dan izin ormas asing yang beroperasi di Indonesia.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Kemlu selaku koordinator tim perizinan ormas asing telah membentuk unit khusus pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yaitu Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.

“Unit ini secara operasional mengkoordinasikan beberapa kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan izin sekaligus meregistrasi organisasi kemasyarakatan asing yang ingin beroperasi di Indonesia,” tutur Mayerfas.

Dia mengatakan sejak lama pemerintah Indonesia sudah memilih dan berkomitmen untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk partsipasi masyarakat.

Namun demikian, pemerintah juga berkepentingan untuk memastikan bahwa segala sumber daya yang ada dapat bersinergi penuh demi kepentingan masyarakat Indonesia.

“Ini penting bukan saja dari segi keamanan semata tapi juga agar manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat dapat maksimal,” ucapnya.

Oleh karena itu, dalam menjalankan pemberian izin ormas yang akan beroperasi di Indonesia, pemerintah tentu saja terus mempertimbangkan aspek mudarat dan manfaat dari keberadaan ormas tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here