TII Ingin Presiden Perintahkan Aparat Dukung KPK

193
sumber gambar : nasionalkompas.com

Transparency International Indonesia (TII) menginginkan
Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan aparat penegak hukum di Tanah Air
untuk benar-benar mendukung pemberantasan korupsi yang telah dilakukan
KPK.

“Kami mendesak Presiden untuk memerintahkan kepada Jaksa Agung dan Kapolri
untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” kata
Sekjen TII Dadang Trisasongko di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Indonesia secara konsisten menunjukan peningkatan dalam
pemberantasan korupsi di sektor publik. Namun konsistensi pembenahan di
sektor publik tersebut tidak akan segera membuahkan hasil jika tidak
dibarengi dengan langkah-langkah nyata semua pihak untuk mendorong
penguatan integritas.

Ia berpendapat bahwa pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa
kombinasi strategi tersebut akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang
bersih dan iklim usaha yang kondusif.

Skor “Corruption Perception Index” (CPI) di satu negara ditentukan oleh
berbagai faktor dan penegakan hukum hanyalah salah satu faktor saja.

“Skor CPI Indonesia tahun 2016 meningkat tipis satu poin sebesar 37
dibanding tahun sebelumnya yang hanya 36. Kenaikan skor ini menandakan
masih berlanjutnya tren positif pemberantasan korupsi di Indonesia,”
katanya.

Dadang mengingatkan bahwa terhitung sejak 2012, skor CPI Indonesia
meningkat lima poin dalam rentang waktu lima tahun.

TII juga mendesak kepada lembaga penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan
pengadilan untuk memperbaiki sistem integritas di lembaga masing-masing
serta memperbaiki tata kelola dalam penanganan perkara dalam semua
tingkatan agar terhindar dari praktik korupsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan agar tidak terjadi
pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Perlu saya tegaskan bahwa saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah. Oleh
sebab itu kita harus sama-sama menjaga KPK,” kata Presiden usai meresmikan
ruas jalan tol Kertosono Mojokerto Seksi II dan III Jombang-Mojokerto
Barat di Gerbang Tol Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur,
Minggu (10/9).

Menurut Presiden Jokowi, KPK bersifat independen dan memiliki kewenangan
untuk memeriksa seluruh pejabat negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here