Pemerintah Siapkan Penguatan Sistem Data Perpajakan

200
Sumber Gambar: : setkab.go.id

Pemerintah akan menyiapkan penguatan serta pembaharuan
sistem data dan informasi perpajakan untuk mengatasi berbagai tantangan
dalam bidang perpajakan di Indonesia yang makin berkembang.

“Kita bicara mengenai pentingnya untuk membangun suatu `core tax system`,
yaitu sistem data base dan informasi di perpajakan yang selama ini memang
sudah membukukan `upgrade` berdasarkan tingkat perkembangan yang terjadi,”
kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai melakukan rapat koordinasi
mengenai perpajakan di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan salah satu alasan dari penguatan sistem data dan
informasi ini karena telah terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang
signifikan, diiringi dengan penambahan jumlah kantor pelayanan pajak di
berbagai daerah di Indonesia.

“Jumlah pembayar pajak kita sudah lebih dari tiga kali lipat, jumlah
kantor-kantor dari DJP, KPP, maupun Kanwil, juga sudah meningkat. Dan juga
dari tingkat registrasi dari pembayar pajak, dan pengelolaan dari datanya,
itu sudah makin membutuhkan suatu `upgrade` dari sistem TI,” paparnya.

Selain itu, alasan lainnya, saat ini terdapat sejumlah tantangan
administrasi perpajakan mulai dari pelaksanaan pertukaran data secara
otomatis (AEOI) hingga proses pengisian data dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Pajak Penghasilan Tahunan secara elektronik.

“Kita makin meluaskan data base pajak kita, `tax payer` kita, dan
bagaimana membuat suatu sistem keseluruhan mulai dari registrasi,
pengisian SPT, sampai pada pembayaran pajak, auditing, sampai kepada
dimana kita melakukan `payment` dan `repayment` kalau memang kita harus
melakukan pengembalian,” ujarnya.

Untuk itu, salah satu langkah awal pemerintah yang harus dilakukan guna
memperbaiki sistem perpajakan ini adalah dengan menyiapkan peraturan
hukum, salah satunya melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

“Kita bisa membuat suatu peraturan perundang-undangan yang bisa menuangkan
kebutuhan untuk membangun `core tax system` atau sistem administrasi
perpajakan yang baik, yang bisa memenuhi perkembangan perubahan yang
sekarang ini terjadi dan yang akan datang,” tutur Sri Mulyani.

Ia mengharapkan proses awal dari penguatan dan pembaruan sistem perpajakan
ini bisa dilaksanakan mulai Oktober 2017 sesuai dengan rencana awal yang
sudah dibahas dalam sidang kabinet.

“Diharapkan ini bisa dilakukan segera, karena sudah pernah dibahas dalam
sidang kabinet, sehingga inisiatif itu sudah disampaikan kepada Presiden
dan menteri-menteri terkait. Inisiatif ini sudah dibuat draftnya, jadi
kita harap bisa selesai secepat mungkin, Oktober barangkali,” kata mantan
Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here