Mensos: Butuh Strategi Komprehensif Atasi Kemiskinan

184
sumber gambar : elshinta.com

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan
dibutuhkan solusi strategis – komprehensif agar dapat ditemukan format
percepatan kesejahteraan secara terukur untuk mengatasi masalah
kemiskinan.

“Memang harus ada pemetaan yang komprehensif mencakup kearifan lokal
didalamnya. Dengan begitu pemanfaatan dana desa bisa lebih maksimal dalam
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” kata Mensos dalam keterangan
tertulis yang diterima dari Humas Kemensos di Jakarta, Jumat.

Khofifah mengatakan, kemiskinan di Perdesaan Jawa Timur tertinggi diantara
provinsi lain se-Indonesia dalam kurun waktu tersebut dan kedua adalah
Jawa Tengah.

Sementara angka kemiskinan perkotaan, kata Khofifah, tertinggi ditempati
Provinsi Jawa Barat, disusul Jawa Tengah di peringkat kedua. Jawa Tengah
menurutnya, relatif seimbang antara kemiskinan di perdesaan maupun
perkotaan.

Khofifah memaparkan, untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan perdesaan
di Jawa Timur, salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah dengan
memaksimalkan dana desa yang dikucurkan pemerintah.

Diikuti dengan program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga
Harapan, Bantuan Pangan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dan sebagainya.

Menurut Khofifah, besaran alokasi dana desa yang digulirkan pemerintah
terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, dana yang dikucurkan
senilai Rp20 triliun, 2016 Rp 47 triliun, dan 2017 Rp60 triliun. Jika ini
disinergikan dengan bansos lainnya, menurut dia, sangat signifikan
menurunkan kemiskinan perdesaan.

“Artinya, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan percepatan
kesejahteraan untuk penduduk di desa, khususnya Jawa Timur,” katanya.

Diutarakan, dana desa dapat dipergunakan untuk membangun sentra-sentra
pertumbuhan perekonomian warga di desa, selain infrastruktur seperti
jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

Dana tersebut bisa digulirkan melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi
kreatif khususnya melalui BumDes yang sudah di inisiasi oleh Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Jika tahun pertama dan kedua lebih kepada infrastruktur, maka di tahun
ketiga lebih diarahkan pada pertumbuhan sentra perekonomian. Saat ini kan
sudah mulai banyak berdiri BumDes-BumDes,” tuturnya.

Setelah itu, lanjut Khofifah, perguruan tinggi bisa mengambil peran dalam
memberikan pendampingan manajemen dan pengelolaan usaha tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here