MK Kabulkan Sebagian Uji UU PerbendaharaanNegara

138
sumber gambar : netizenplus.com

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji
materi UU Perbendaharaan Negara yang diajukan oleh seorang pensiunan
aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Perdagangan bernama Burhan
Manurung.

“Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,”
ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat ketika membacakan amar
putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU
Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai diberlakukan
terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Mahkamah dalam pertimbangannya menegaskan bahwa jaminan pensiun dan
jaminan hari tua bukanlah utang negara, melainkan hak yang harus dijamin
oleh negara.

Sesuai dengan UU ASN, negara harus sungguh-sungguh memperhatikan dan
melaksanakan amanat perlindungan yang berkesinambungan, mengingat ASN
mempunyai hak atas jaminan pensiun dan hari tua.

“Hak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh dilakukan
pengurangan waktu untuk menerima pensiun dan jaminan hari tua, apalagi
Pasal 91 ayat (3) UU ASN menegaskan hal tersebut bukan semata-mata hak
melainkan bentuk penghargaan dari negara atas pengabdian ASN yang
bersangkutan,” jelas Hakim Konstitusi saat membacakan pertimbangan
Mahkamah.

Dalam permohonan Nomor 15/PUU-XIV/2016, Pemohon mendalilkan hak
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1) UU
Perbendaharaan Negara.

Pasal tersebut berbunyi “Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah
kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo,
kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang”.

Pemohon menganggap adanya pasal a quo mengakibatkan Pemohon dan
keluarganya tidak dapat menerima uang pensiun sepenuhnya dari PT. Taspen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here