Pemerintah Tawarkan Proyek 12 RS ke Swasta

355
Sumber Gambar : konsula.com

Pemerintah berencana menawarkan proyek pengembangan 12
Rumah Sakit Umum Pusat dan Daerah ke pihak swasta, dengan nilai proyek
triliunan rupiah.

“Saat RSUD Dr Pirngadi Medan ditawarkan banyak investor yang tertarik.
Ternyata mereka menilai investasi di sektor pelayanan kesehatan cukup
menjanjikan,” kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan
Infrastruktur (PDPI) Kementerian Keuangan Freddy Saragih dalam
keterangannya di Jakarta, Jumat.

Proyek bernilai lebih dari Rp 3 triliun itu tengah dikaji untuk pembiayaan
dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Freddy mengungkapkan selain RSUD Dr Pirngadi Medan, proyek yang akan
ditawarkan yakni RSUD Tipe D Sidoarjo senilai Rp200 miliar, Pembangunan
dua Tower Cancer RS Kanker Dharmais senilai Rp450 miliar, sembilan proyek
senilai Rp2,5 triliun yakni Revitalisasi RSUPN Cipto Mangunkusomo,
Pengembangan RSUP Fatmawati, Pengembangan RSUP Sardjito, Pengembangan RSUP
Hasan Sadikin, Pengembangan RSUP M Hoesin, Pengembangan RSUP M. Hoesin,
Pengembangan RSUP H. Adam Malik, Pengembangan RSUP Sanglah, Pengembangan
RSUP M. Djamil, dan Pengembangan RS Kusta dr Rivai Abdullah.

“Untuk RS Dharmais itu sangat potensial karena mereka punya lahan untuk
membangun gedung baru, sedangkan yang lain masih dikaji pelayanan apa saja
yang akan di-KPBU,” jelasnya.

Dia menjelaskan pembangunan dan pengembanganmelalui skema KPBU ini sangat
besar keuntungannya. Selain keunggulan dari pendekatan analisis biaya yang
meliputi seluruh umur proyek, juga lebih mendorong kepastian penyelesaian
proyek yang lebih cepat karena swasta baru akan menerima pembayaran dari
pemerintah.

“Seperti pembangunan jembatan. Jika menggunakan skema APBN, ada kerusakan
sedikit harus menggunakan revisi anggaran kalau tidak dianggarkan.
Sedangkan dengan menggunakan Skema KPBU, ada kerusakan langsung ditalangi
pihak swasta,” jelasnya.

Begitu juga mengenai risiko pembengkakan biaya operasional dengan
menggunakan skema KPBU, risiko ditanggung oleh badan usaha.

Sedangkan melalui skema APBN resiko ditanggung oleh pemerintah, termasuk
resiko keterlambatan.

“Jadi melalui skema KPBU ini, pemerintah daerah akan dibebaskan dari
resiko hutang maupun resiko kemungkinan terjadinya kegagalan,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Muhammad Zulfikar Dahlan mengatakan KPBU memang memakan
waktu yang tidak sebentar dan memerlukan kajian-kajian yang cukup
mendalam.

“Kalau seperti jalan tol kan memang sudah lama direncanakan, kecuali
kereta cepat memang agak mendadak. Saat ini juga sedang ada pembangunan
pelabuhan Patimban dengan KPBU, nah memang pembangunan RS memang harus
segera dilakukan. Jangan semua orang di Indonesia berobat harus ke RSCM,”
tuturnya.

Partisipasi swasta, lanjutnya, sangat dimungkinkan dalam pembangunan RS
milik pemerintah. “Perlu perencanaan yang detil dari Kemenkes, selama ini
kan modelnya lebih banyak BLU (Badan Layanan Umum), seperti RSCM Kencana,
yang sifatnya premium, padahal bisa dibuat RS yang melayani masyarakat
secara umum, di luar negeri partisipasi swasta itu sudah sangat banyak,”
tuturnya.

Menurutnya, Kementerian Kesehatan juga harus proaktif dengan terobosan
Presiden Jokowi dalam memujudkan Nawacita yakni Program Indonesia Sehat.
Sebab, saat ini kemkes belum maksimal membangun infrastruktur Rumah Sakit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here