Pemkot Bogor Berkomitmen Implementasikan Transaksi Nontunai 2018

222
Sumber gambar : halomoney.co.id

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berkomitmen untuk
mengimplementasikan transaksi keuangan secara nontunai 100 persen di
lingkungan pemerintah daerah tersebut pada 2018.

“Januari 2018 seluruh transaksi sudah tidak lagi tunai, sesuai SK
Kemendagri pemda provinsi, kota dan kabupaten harus bertransaksi
nontunai,” kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat
membuka sosialisasi implementasi transaksi nontunai bagi seluruh OPD, di
Bogor, Senin.

Menurut Ade transaksi nontunai bukan hal baru bagi Pemerintah Kota Bogor,
terhitung sejak tahun ini sebagian kegiatan keuangan sudah menggunakan
transaksi nontunai.

“Seperti bayar pajak sudah tidak tunai lagi, begitu juga dengan pembayaran
gaji pegawai Pemkot Bogor itu sudah 100 persen nontunai, pembayaran barang
di atas Rp50 juta juga sudah tidak tunai lagi,” kata Ade.

Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan SK Kemendagri Nomor 910/1866/SJ
Tahun 2017 tentang implementasi non tunai bagi pemerintah daerah provinsi,
kota dan kabupaten dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 tahun 2016
tentang percepatan pencegahan dan pemberantansan korupsi.

“Bertahap kami mulai dari sosialisasikan kepada seluruh kepala dinas dan
BUMD, mengomunikasikan kepada dinas-dinas, tidak ada cerita lagi pakai
uang muka, admistratif, bendahara tidak lagi pegang uang,” kata Ade.

Ade menambahkan kebijakan implementasi transaksi non tunai sejalan dengan
Pasal 238 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah
Daerah yang mengamanatkan pemerintah harus efisien, transparan dan
akuntabel.

“Dengan nontunai tidak ada lagi transaksi yang tidak tercatat, semua jelas
waktu pembayaran, kepada siapa, jumlah berapa, semua terekam,” katanya.

Selain itu lanjut Ade, transaksi non tunai juga memudahkan aparatur
pemerintahan dalam merekap anggaran akhir tahun. Kesibukan tutup buku
setiap akhir tahun akan dimudahkan dengan transaksi tersebut.

Oleh karena itu Ade berharap sosialisasi implementasi transaksi non tunai
dilakukan secara efektif dan efisien dapat dipahami oleh masing-masing
dinas sehingga bisa bersinergi dalam mempercepat implementasinya.

“Transaksi non tunai mempercepat dalam pembuatan laporan, setiap transaski
tercatat dan dipakai untuk apa saja, dan tahu sisa uang berapa, dijamin
aman dan lancar,” kata Ade.

Sebagai rujukan Pemkot Bogor mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
yang memiliki pengalaman lebih dalam dalam implementasi transaksi non
tunai seluruh kegiatan pemerintahannya.

Pemprov DKI Jakarta sejak 2014 telah 100 persen mengimplementasikan
transaksi non tunai untuk pengeluaran, dan awal 2015 untuk penerimaan
pajak dan lainnya.

“Pemprov DKI sudah mengimplementasikan nontunai 100 persen tidak ada uang
tunai yang beredar di Pemprov DKI, ini bisa jadi contoh bagi Kota Bogor,”
kata Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota
Bogor Lia Kania Dewi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here