Irjen Kemendes Dituntut 2 Tahun Penjara

238
sumber gambar : nasionalkompas.com

Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Sugito dituntut 2 tahun
penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan karena
terbukti memberikan suap senilai Rp240 juta kepada audtior BPK agar
Kemendes PDTT mendapat Opini WTP.

“Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Sugito terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama.
Menjatuhkan pidana terhadap Sugito berupa penjara selama 2 tahun ditambah
denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK
Ali Fikri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 5 ayat (1) huruf a UU
No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64
ayat ke-1 KUHP.

Pasal dakwaan yang sama dikenakan kepada bawahan Sugito yaitu Kepala
Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes
PDTT Jarto Budi Prabowo.

“Supaya majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa Jarot Budi Prabowo
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama.
Menjatuhkan pidana terhadap berupa penjara selama 2 tahun ditambah denda
Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan,” tambah jaksa Ali Fikri.

Keduanya dinilai mengaku, berterus terang serta menyesali perbuatannya.

Dalam perkara ini, Irjen Kemendes PDTT Sugito bersama-sama dengan Kepala
Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendes
PDTT Jarot Budi Prabowo memberikan Rp240 juta secara bertahap kepada
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Rochmadi Saptogiri selaku penanggung
jawab pemeriksaan laporan keuangan TA 2016 Kemendes PDTT dan Wakil
Penanggung Jawab merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Auditorat III. B
Ali Sadli.

Pemberian suap diawali pemeriksaan atas laporan keuangan Kemendes PDTT
tahun anggaran 2016 dengan masa tugas 60 hari mulai 23 Januari-17 April
2017 di Jakarta, Banten, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Nusa
Tenggara Barat.

Penanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Kemendes PDTT TA 2016
adalah Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi, sedangkan pelaksana dalam
penyusunan adalah Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Kabiro
Keuangan dan BMN) Kemendes PDTT Ekatmawati.

Opini BPK atas Kemendes PDTT TA 2015 adalah Opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) sehingga Sugito menargetkan memperoleh Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016.

Maka pada akhir April 2017, Sugito dan Anwar Sanusi bertemu denganKetua
Sub-Tim 1 Pemeriksa BPK Choirul Anam yang menginfirmasikan bahwa Kemendes
PDTT akan memperoleh Opini WTP dan menyarankan agar Rochmadi dan Ali Sadli
diberi sejumlah uang dengan mengatakan “Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi
tolong atensinya” yaitu sekitar Rp250 juta.

Dalam rangka memenuhi pemberian Rp250 juta itu maka pada awal Mei 2017,
Sugito atas sepengetahuan Anwar Sanusi mengumpulkan para Sesditjen,
Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN.

Sugito meminta adanya “atensi atau perhatian” dari seluruh Unit Kerja
Eselon I (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp200-300 juta.

Rapat menyepakati bahwa uang yang akan diberikan kepada Rochmadi dan Ali
Sadli ditanggung oleh 9 UKE 1 dengan besaran uang sesuai kemampuan dari
masing-masing UKE 1, uang akan disetorkan kepada Jarot.

Beberapa hari kemudian setelah pertemuan, Sugito menyampaikan kepada Ali
Sadli bahwa Jarot akan menyerahkan sejumlah uang untuk Rochmadi melalui
Ali Sadli, yang dijawab Ali Sadli “Baik Pak”.

Setelah uang sebesar Rp200 juta terkumpul maka Jarot pada 10 Mei 2017
membawa tas kain belanja berisi uang sejumlah Rp200 juta. Ia menemui Ali
Sadli di ruang kerjanya Lantai 4 kantor BPK RI. Jarot menyampaikan “Ada
titipan dari Pak Irjen, Sugito”.

Uang tersebut selanjutnya diterima Ali Sadli. Kemudian Ali meminta Choirul
Anam membawa uang tersebut ke ruang kerja Rochmadi, selanjutnya Ali
meletakkannya di lantai dekat tempat tidur dalam ruang kerja Rochmadi.

Siang hari, saat Ali bertemu Rochmadi di ruang kerja Ali Sadli ia
melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Rochmadi dengan mengatakan
“Pak, ada titipan dari Kemendes. Saya taruh di kamar Bapak”, yang dijawab
Rochmadi “Iya, mas”. Pada sore harinya Rochmadi memindahkan uang dengan
jumlah Rp200 juta tersebut ke dalam brankas pribadi di ruang kerjanya.

“Rochmadi membantah menerima uang dengan mencabut BAP no 15 yaitu mengenai
jawaban `Benar menerima sesuatu dari Ali Sadli, saat itu Ali mengatakan
saat berpapasan Pak itu ada tiitpan, saya letakkan di bawah tempat tidur.
Saya jawab, ya. Sorenya saya buka bundelan itu yang ternyata berisi uang
lalu saya taruh brankas. Uang tidak saya hitung langsung masuk brankas dan
bercampur dengan uang lain yang diamankan KPK`,” kata jaksa Ali menirukan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rochmadi yang dicabut.

Namun menurut jaksa, keterangan Rochmadi itu harus diabaikan.

“Karena Rochmadi menerangkan saat membuat BAP ia lelah sehingga
menyerahkan ke penyidik KPK untuk menuliskan keterangannya, selain itu ia
juga mengaku dalam keadaan panik dan `shock` karena tidak dapat berpikir
panjang. Hal ini tidak diterima akal sehat dengan alasan, pertama di awal
sidang saksi Rochmadi mengaku tidak ada paksaan di hadapan penyidik KPK
sehingga tidak logis BAP No. 15 dibuat dalam keadaan lelah dan diserahkan
ke penyidik KPK dan tidak ada korelasi dengan jawaban saksi karena takut
ditetapkan sebagai tersangka karena jawaban diberikan setelah ia menjadi
tersangka,” tambah jaksa Ali.

Jawaban Rochmadi juga tidak berkesusaian dengan barang bukti CCTV di
kantor BPK dan keterangan, Ali Sadli, Sugito maupun Jarot.

“Ada indikasi Rochmadi menutup diri dan tidak memberikan keterangan
sebenarnya, termasuk saat ditunjukkan CCTV yang menunjukkan bahwa itu
adalah rekaman Rochmadi padahal jelas bahwa tergambar aktivitas Rochmadi
seperti digambarkan Ali Sadli,” tambah jaksa Ali.

Pada 18 Mei 2017 BPK melakukan sidang Badan atas Laporan Keuangan Kemendes
PDTT TA 2016 yang dipimpin oleh Anggota III BPK Edy Mulyadi Soepardi
dimana pada saat itu Rochmadi menentukan bahwa Opini untuk Kemendes PDTT
adalah WTP padahal berdasarkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(PDTT) pada Kemendes PDTT terdapat temuan dengan jumlah uang yang besar
dan merupakan temuan berulang pada TA 2015 yakni mengenai
pertanggungjawaban Pembayaran Honororium dan Bantuan Biaya Operasional
kepada Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2016 sebesar Rp550,467
miliar dimana pihak Kemendes PDTT belum seluruhnya melaksanakan
rekomendasi tersebut sampai dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan
Kemendes PDTT TA 2016.

Pemberian selanjutnya adalah pada 26 Mei 2017 Jarot mengantarkan sisa uang
sebesar Rp40 juta ke kantor BPK RI menggunakan kendaraan motor ojek
daring. Jarot langsung masuk ke ruang kerja Ali Sadli di lantai 4. Setelah
bertemu dengan Ali, saat akan pulang Jarot memberikan sebuah tas kertas
berwarna cokelat bertuliskan “Pandanaran” yang berisi uang sebesar Rp40
juta kepada Ali Sadli dan menyampaikan “Pak, ini ada titipan”, kemudian
tas berisi uang tersebut disimpan oleh Ali Sadli ke dalam laci meja
kerjanya.

Beberapa saat setelah Jaro keluar dari ruangan Ali Sadli, petugas KPK
mengamankan Jarot dan Ali serta mengamankan tas kertas berwarna coklat
yang berisi Rp40 juta. Selain itu Petugas KPK juga menemukan sejumlah uang
tunai di dalam brankas yang berada di ruang kerja Rocmadi dalam sebesar
Rp1,154 miliar dan 3.000 dolar AS.

“Sehingga uang Rp200 juta sudah beralih ke Rochmadi dan Rp40 juta sudah
beralih ke Ali Sadli sehingga kami berkesimpulan unsur memberikan sesuatu
terbukti dalam perbuatan terdakwa agar opini laporan keuangan Kemendes
PDTT tahun 2016 jangan sampai tidak WTP karena Chairul Anam sebelumnya
sudah menginformasikan bahwa Kemendes PDTT akan mendapat WTP,” papar jaksa
Asri Irwan.

Meski Rochmadi dan Ali Sadli membantah uang itu diberikan agar Kemendes
PDTT mendapat opini WTP karena mekanisme sudah sesuai dengan hukum yang
berlaku.

“Rochmadi seharusnya sudah mengetahui hasil WTP tapi Rochmadi tidak
melakukan penelitian secara mendalam demikian juga Ali tidak melakukan
koreksi terhadap hasil kerja tim review yang seharusnya mempertimbangkan
rekomendasi dan temuan BPK dalam pemeriksaan PDTT karena Ali Sadli
mengatakan bahwa pemeriksaan PDTT akan mempengaruhi WTP yang bertentangan
dengan keadaan Rochmadi yang mengatakan bahwa pemeriksaan PDTT tidak ada
pengaruhnya,” kata jaksa Zainal.

Atas tuntutan itu, Sugito dan Jarot akan mengajukan pledoi pada 18 Oktober
2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here