Pembangunan Transmart Bogor Tanpa Imb Tuai Polemik

139
http://bogorone.co.id

Pembangunan pusat perbelanjaan Transmart di Jl KH Abdullah
Bin Nuh Kota Bogor, Jawa Barat, menuai polemik, karena izin mendirikan
bangunan (IMB) masih dalam proses, tapi pengerjaan sudah berjalan.

Hal tersebut mendorong organisasi kemahasiswaan KAMMI berunjukrasa di
Balai Kota, Selasa, mendesak wali kota untuk membongkar bangunan tersebut.

“Padahal jelas diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2006, bahwa pendirian
gedung wajib memiliki IMB. Tapi pembangunan Transmart sudah dimulai sejak
2017, sampai saat ini belum mengantongi IMB,” kata Arif Sibghotullah,
koordinator KAMMI Bogor.

Menurutnya IMB merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum
mendirikan bangunan. Pemkot Bogor harus mengevaluasi besar-besaran terkait
permasalahan tersebut. Kenapa pembangunan sudah berjalan hingga kurang
lebih enam bulan, telah berdiri dua lantai tanpa IMB.

“Dimana peran Pemkot Bogor dan dinas terkait, seakan-akan terjadi
pembiaran, atau terkesan tutup mata, ada apa sebenarnya,” kata Arif.

Arif menyebutkan perlu ada ketegasan dalam menangani permasalahan tersebut
dan KAMMI Bogor mendesak pemerintah kota harus berani menggusur pengusaha
nakal tanpa tembang pilih.

“Pembangunan Transmart di berbagai kota juga bermasalah seperti Padang,
Cirebon, dan Cilegon. KAMMI Bogor akan terus mengawal proses permasalahan
Transmart Bogor,” kata Arif.

Menanggapi polemik Transmart, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto
mengatakan pihak Transmart pernah datang ke Balai Kota tahun 2016 lalu
menyampaikan rencana pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan peruntukkannya, serta tidak menimbulkan persoalan baru seperti
kemacetan dan lainnya.

Menurutnya pembangunan pusat belanja di pinggir kota jika konsepnya matang
diharapkan dapat mengurangi aktivitas padat di pusat kota dan mengurangi
mobilitas warga dari wilayah Bogor Barat ke pusat kota.

“Saya persilahkan Transmart mengurus semua izin sesuai prosedur,” kata Bima.

Pertengah September 2017 lanjut Bima, dirinya mendapat laporan dari warga
bahwa pembangunan pusat perbelanjaan tersebut sudah berjalan bahkan sudah
baik beberapa lantai dan aktivitas malam yang mengganggu warga.

“Tanggal 28 September saya sidak ke lokasi dan sangat kaget melihat
pembangunan yang sudah jauh, karena IMB masih berproses,” katanya.

Bima mengatakan dirinya telah menegur aparat wilayah dan Dinas Perumahan
dan Pemukiman yang lalai sehingga pembangunan pusat perbelanjaan tersebut
sudah berjalan tanpa IMB.

“Saya minta saat itu juga pembangunan dihentikan dan Satpol PP telah
melakukan dua kali teguran, dan juga telah memanggil pihak Transmart,”
katanya.

Sampai saat ini lanjut Bima, pembangunan pusat perbelanjaan tersebut masih
dihentikan, tidak ada aktivitas di lokasi, dan terus diawasi oleh Satpol
PP serta aparatur wilayah.

Menurutnya, izin Transmart masih berproses, saat ini sedang masuk proses
kajian di PUPR, dan setelah itu dibahas kajian di PUPR lalu dibahas lagi
oleh Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG).

“Saya pastikan pembangunan Transmart harus sesuai dengan aturan dan
rekomendasi yang diberikan oleh tim kajian dan pembangunan tidak boleh
dilanjutkan selama IMB belum diterbitkan,” kata Bima.

Bima menegaskan apa yang telah terjadi bukan karena pembiaran, tetapi ia
mengaku kecolongan karena seharusnya Dinas Perumahan dan Pemukiman serta
aparatura di wilayah lebih sigap dalam mengawasinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here