Dinkes Kota Bogor Aktifkan Lagi Kelurahan Siaga

596
Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat berupaya mengaktifkan kembali Program Kelurahan Siaga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu mencegah serta mengatasi berbagai ancaman kesehatan di wilayahnya. (kotabogor.go.id)

Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat berupaya mengaktifkan kembali Program Kelurahan Siaga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu mencegah serta mengatasi berbagai ancaman kesehatan di wilayahnya.

“Kota Bogor sudah ada 68 kelurahan siaga, masing-masing kelurahan punya. Hanya saja tidak terlalu aktif, kami mendorong kelurahan siaga ini aktif lagi,” kata Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor Erni Yuniarti, di Bogor, Kamis.

Erni menjelaskan, sebanyak 68 kelurahan siaga yang telah terbentuk masih strata pratama. Artinya belum ada peningkatan program terutama dari sigi strata.

Kelurahan siaga, ujarnya, merupakan gambaran masyarakat yang memiliki kesadaran, mau dan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman kesehatan seperti kurang gizi, penyakit menular dan penyakit berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB), kejadian bencana, kecelakaan, dan lainnya.

“Kesadaran ini dengan memanfaatkan potensi setempat secara gotong royong,” katanya pula.

Menurutnya, pengembangan kelurahan siaga mencakup upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat kelurahan, menyiapsiagakan masyarakat menghadapi masalah kesehatan, memandirikan dan mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Jadi, konsep kelurahan siaga itu kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan,” katanya.

Ia menyebutkan, ada delapan indikator satu kelurahan disebut kelurahan siaga, yakni pertama adanya forum masyarakat kelurahan. Kedua, adanya fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan sistem rujukan.

Ketiga, adanya upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikembangkan. Keempat, adanya sistem pengamatan penyakit berbasis masyarakat. Kelima, adanya sistem kesiapsiagaan bencana dan kegawatdaruratan berbasi masyarakat.

Keenam, adanya upaya menciptakan lingkungan sehat. Ketujuh, adanya upaya mewujudkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), dan kedelapan, adanya upaya mewujudkan keluarga sadar gizi (kadarzi).

Erni menekankan peran aparat di wilayah seperti lurah menjadi kunci membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola kelurahan siaga. Setiap permasalahan kesehatan yang terjadi dapat diantisipasi dan dirembukkan bersama, seperti persoalan lingkungan, kekurangan jamban. Lurah dapat bermusyawarah dengan warga membangun jamban dan mengusulkan kepada pemerintah.

“Jadi persoalan kesehatan bukan jadi tugas Dinas Kesehatan saja, tapi masyarakat dari bawah sudah melakukan antisipasi dan dinas sebagai koordinator saja,” katanya pula.

Menurutnya lagi, dengan kelurahan siaga ini, tentunya kesehatan masyarakat lebih terawasi, kejadian luar biasa dapat diminimalkan, demikian pula bencana alam.

“Penting juga koordinasi lintas sektor, persoalan kesehatan bukan tugas Dinkes saja, ada persoalan sosial dan infrastruktur yang menjadi tugas instansi lain,” kata Erni.

Erni menambahkan, dari 68 kelurahan siaga yang sudah terbentuk, hanya beberapa saja yang aktif, salah satunya Kelurahan Sukaremi. Dinkes setempat mendorong kelurahan lain ikut aktif. (Antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here