Enam Permasalahan Seputar Stasiun Bogor Perlu di Benahi

436
Sumber Gambar : skyscrapercity.com

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memaparkan enam
permasalahan di seputar Stasiun Besar Bogor yang apabila tidak dilakukan
intervensi dalam waktu tiga tahun ke depan akan menyebabkan kemacetan yang
sangat parah.

“Kalau kondisi eksisting tidak melakukan apa-apa, tidak diintervensi, wali
kota berganti sampai tahun 2020 tidak ada apa-apa, maka lokasi di situ
(stasiun) akan mengerikan sekali, akan “stuck”. Orang tidak bisa bergerak,
mobil tidak bisa bergerak,” kata Bima, di Bogor, Kamis.

Bima mengungkapkan permasalahan di Stasiun Besar Bogor yang pertama adalah
menjadi pusat kemacetan, PKL yang semrawut, akses stasiun yang sangat
terbatas dan dikeluhkan banyak orang.

“Sampai sekarang banyak ibu-ibu hamil dan lansia yang mengeluh betapa
terjalnya jembatan penyemberangan ke stasiun dan akses yang memutar,” kata
Bima.

Persoalan berikutnya, tempat sarana, prasarana transportasi yang jauh dari
nyaman, pedestrian yang tidak layak, perparkiran yang semrawut, serta
Pasar Anyar yang perkembangannya cenderung bisa menjadi tidak terkendali.

“Itu persoalan,” kata Bima.

Lebih lanjut ia mengatakan dilakukan berbagai macam kajian dan
perencanaan. Tapi intinya ada skenario tidak berbuat apa-apa dan ada
skenario berbuat sesuatu.

“Kalau tidak diapa-apakan, tidak ada pembangunan, aktivitas orang akan
stuck,” kata Bima.

Di tengah persoalan tersebut, pemerintah pusat lanjut Bima, merencanakan
berbagai macam kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh Pemkot Bogor dan
tidak bisa pula ditolak.

Rencana kegiatan tersebut yakni pembangunan “double track” ke Sukabumi
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama PT KAI untuk menjawab
kebutuhan warga Jawa Barat ke Sukabumi, Cianjur dan Bandung.

“Kata kuncinya adalah akselerasi dan kolaborasi, tidak mungkin menghindar,
didiamkanpun akan stuck, sementara pemerintah pusat akan masuk membangun
“double track” dan sebagainya (TOD),” kata Bima.

Bima menyebutkan pembangunan yang akan dilakukan di Stasiun Bogor dan
Paledang harus dilakukan dengan berbagai catatan yakni melalui kajian yang
matang terkait Amdal baik lingkungan maupun lalu lintasnya.

Mengantisipasi daya dukung lingkungan dan kebutuhan yang ada di seputar
stasiun, mengetahui kebutuhannya seperti apa.

“Dan catatan inilah yang kemudian saya sampaikan ke Bu Rini (Menteri
BUMN), saya sampaikan pereoalannya begini, program PT KAI hanya akan bisa
berjalan kalau begini,” kata Bima.

Bima mengatakan syarat yang ia ajukan kepada Menteri BUMN terkait
pembangunan kawasan hunian terintegrasi dengan transportasi atau berbasis
“transit oriented development” (TOD) di Stasiun Bogor dan Stasiun
Paledang, pertama harus sesuai dengan perencanaan tata ruang di Kota
Bogor.

Kedua, sesuai dengan konsep penataan di sekitar stasiun yang sudah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor. Ketiga, pemerintah pusat harus
membantu untuk membangun beberapa sarana pendukung.

Beberapa sarana pendukung yang dimaksudkan adalah “underpass”, “fly over”,
mempercepat BRT, konversi angkot menjadi Transpakuan, tempat parkir dan
sebagainya.

Bima menyebutkan persyaratan tersebut yang disampaikannya pada saat
melakukan penandatangan MoU antara dirinya dengan Direktur Utama KAI Edi
Sukmoro, dan Direktur Utama Waskita Realty, Tukijo, yang disaksikan
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhub Budi Karya Sumadi, Dirut Waskita Karya
M Choliq, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (11/9) lalu.

“Jadi itu yang kami (Pemkot) sampaikan saat lakukan tanda tangan kesepakan
bersama, dibentuk tim dilakukan kajian supaya ada akselerasi disitu,”
katanya.

Bima menegaskan Pemkot Bogor tidak serta merta, mentah-mentah menyetujui
rencana pembangunan hunian yang katanya terdiri dari bangunan 24 lantai,
pembangunan tersebut harus dikaji terlebih dahulu, konsekwensinya seperti
apa, dan pembicara yang berkembang disepakati untuk dilakukan kolaborasi
dengan berbagai pihak dalam rangka mempercepat pembangunan itu.

“Saya sampaikan ke bu Rini (Menteri BUMN), ini pemerintah pusat harus
memantu akselerasi konversi dan rerouting angkot jadi Transpakuan terutama
di koridor dua dan tiga,” kata Bima.

Pada pembicaraan itu lanjut Bima, Menteri BUMN Rini mengusulkan kalau
Kementerian BUMN akan membantu percepatan skema konversi dengan memberikan
kemudahan kepada badan hukum, operator atau calon operator yang akan
menjalankan koridor dua dan tiga untuk kemudahan pengadaan armada bus,
melalui perbankan BUMN.

“Jadi kemudian dipercepat koridor dua dan tiga itu, dipercepat
konversinya, dengan adanya intervensi dari BUMN. Ini contoh syarat-syarat
yang kita berikan untuk terjadinya pembangunan disitu (seputar stasiun),”
kata Bima.

Bima kembali menegaskan sampai saat ini proses penataan kawasan seputar
stasiun menjadi TOD masih berjalan, belum ada IMB yang dikeluarkan, yang
pada prinsipnya Pemkot Bogor harus memulai proses tersebut dengan kajian
yang kuat.

Bima menambahkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) sudah melakukan
pertemuan, begitu juga TP4 juga sudah, dan lintas OPD juga sudah,
menyampaikan hasil pembahasan tim pembangunan daerah, guna memastikan
pembangunan TOD di Stasiun Bogor dan Paledang sudah melalui proses
pengkajian.

Proyek berkonsep TOD ini diperkirakan dapat “groundbreaking” pada 5
Oktober 2017 dan rampung sekitar Oktober 2019. Hunian TOD ini akan
dibangun di atas lahan KAI yang terintegrasi dengan Stasiun Bogor dan
Stasiun Paledang dengan hak guna kepemilikan rusunami berjangka waktu
hingga 50 tahun.

Dengan total lahan seluas 98.910 meter persegi TOD Bogor yang memiliki
nilai investasi kurang lebih Rp1,5 triliun. Sebanyak 20-30 persen kawasan
hunian berbasis TOD ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) yang akan selesai dalam 24 bulan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here