Anggaran Gedung Baru Masuk APBN 2018

363

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan proyek
pembangunan DPR masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018
dan anggaran itu sudah masuk ke dalam nomenklatur Kesetjenan DPR di dalam
APBN 2018.

“Itu masuk ke dalam nomenklatur Kesetjenan DPR di APBN 2018,” kata Taufik
usai rapat paripurna pengesahan APBN 2018, Rabu.

Taufik tidak merinci anggaran untuk pembangunan tersebut terkait jumlah
dan alokasinya namun untuk urusan teknis pembangunan menyerahkan prosesnya
seperti desain, model, struktur bangunan, landscape hingga waktu
penyelesaian kepada pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pembangunan
gedung DPR ini sudah diurus oleh Kesetjenan DPR dan Pimpinan DPR sudah
menyerahkannya untuk urusan administrasi, penyuratan, dan dokumen-dokumen.

“Kami dari pimpinan sudah menyerahkan dan tidak ikut berkecimpung lagi
dalam konteks di hal teknis. Kami serahkan ke Kesetjenan DPR, Kementerian
PU-PR dan Kementerian Keuangan karena menjadi ranah pemerintah,” katanya.

Dia berharap dalam prosesnya jangan sampai masuk ranah politik sehingga
pembangunannya dikuasakan kepada Kementerian Sekretariat Negara dan
kemudian menjadi aset negara.

Karena itu menurut dia terkait tindaklanjut kepastian dari pembangunan,
menjadi ranah pemerintah untuk mengalokasikan dan menindaklanjutinya.

“Prinsipnya DPR menginginkan agar masalah fasilitas pembangunan gedung DPR
itu prinsipnya milik negara,” ujarnya.

Sebelumnya, pada bulan Agustus lalu, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR
mengajukan anggaran sebesar Rp5,7 triliun untuk operasional DPR tahun
anggaran 2018.

Ketua BURT Anton Sihombing mengatakan anggaran itu dirincikan dengan
Satuan Kerja Dewan sebesar Rp4 triliun dan �Rp1,7 triliun untuk
Kesekretariatan DPR.

Sementara itu, anggaran Rp1,7 triliun itu, sebesar Rp500 miliar untuk
pembangunan gedung baru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here