Artis Promosi First Travel Tidak Terlibat Kasus

352
Sumber gambar : tirto.id

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengatakan
pihaknya belum melihat adanya keterlibatan para artis yang turut
mempromosikan First Travel dalam tindak pidana penggelapan dan penipuan
dana jamaah yang dilakukan oleh First Travel.

“Kalau sekarang belum terlihat,” kata Komjen Ari di Kantor Bareskrim,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa.

Menurutnya, penggunaan artis dalam media promosi First travel digunakan
untuk menarik konsumen.

“Perusahaan itu yang menarik artis, orang lain kan melihat, artis ini
ikut, akhirnya orang percaya,” ucapnya.

Namun, ia menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan fakta bahwa para
artis ini terlibat dalam usaha First Travel.

“Untuk sementara, artis ini belum ada satu kesepakatan untuk ikut serta
memberikan `support`,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pembayaran puluhan ribu
calon peserta umrah PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel,
polisi telah menetapkan tiga tersangka, yakni Andika Surachman (Dirut),
Anniesa Desvitasari (Direktur) serta Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki
Hasibuan (Komisaris Utama).

Andika diketahui merupakan pelaku utama penipuan, penggelapan dan
pencucian uang dalam kasus ini. Sementara Anniesa dan adiknya, Kiki
berperan ikut membantu tindak pidana yang dilakukan Andika.

Dalam kasus ini, penyanyi Syahrini dan Vicky Shu telah diperiksa polisi
sebagai saksi.

Penyidik memperkirakan total jumlah peserta yang mendaftar paket promo
umrah yang ditawarkan First Travel sejak Desember 2016 hingga Mei 2017
sebanyak 72.682 orang.

Dalam kurun waktu tersebut, jumlah peserta yang sudah diberangkatkan 14
ribu orang. Jumlah yang belum berangkat sebanyak 58.682 ribu orang.

Sementara perkiraan jumlah kerugian yang diderita jamaah atas kasus ini
sebesar Rp848,7 miliar yang terdiri atas biaya setor paket promo umrah
dengan total Rp839 miliar dan biaya carter pesawat dengan total Rp9,5
miliar.

Sementara tersangka Andika Surachman juga tercatat memiliki utang kepada
penyedia tiket sebesar Rp85 miliar, utang kepada penyedia visa Rp9,7
miliar, dan utang kepada sejumlah hotel di Arab Saudi sebesar Rp24 miliar.

Presiden Ingin BPOM Diperkuat Terkait Obat Ilegal

Presiden Joko Widodo menginginkan agar kelembagaan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) semakin diperkuat terkait kian maraknya
peredaran obat ilegal dan narkoba di kalangan masyarakat.

“Jadi, kita ingin agar BPOM diperkuat. Dengan apa? Dengan undang-undang
agar pengawasannya lebih bisa intensif dan yang diberi rekomendasi
betul-betul menjalankan rekomendasinya.

Percuma diawasi, dikontrol, dicek, tapi rekomendasinya nggak dipakai,”
kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pencanangan Aksi Nasional
Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat di Lapangan Bumi
Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur,Jakara Timur, Selasa.

Untuk itu, kata dia, ke depan akan disiapkan regulasi terkait hal tersebut.

Sebab, menurut dia, penguatan Badan POM salah satunya dapat dilakukan
melalui penerbitan payung hukum yang berupa undang-undang.

“Ini yang baru akan kita siapkan karena kita melihat kelemahan di sisi
undang-undang,” ucapnya.

Presiden menegaskan bahwa peranan BPOM dirasa semakin penting dalam
mencegah peredaran obat ilegal dan narkoba di kalangan masyarakat.

“Saya melihat semakin pentingnya peranan Badan POM untuk melindungi
masyarakat dan generasi muda kita dari penyalahgunaan obat terlarang,”
ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa fungsi pengawasan yang diemban Badan
POM bukan merupakan urusan administrasi semata.

Semua yang dilakukan harus didasari dengan kesadaran untuk melindungi
rakyat dan menyelamatkan generasi muda Indonesia.

“Ini adalah urusan kehadiran negara dan pemerintah dalam melindungi
rakyatnya, urusan menyelamatkan generasi muda yang akan menjadi penerus
masa depan bangsa Indonesia,” tegasnya.

Namun, ia juga menggarisbawahi, tugas untuk melindungi rakyat dari ancaman
narkoba dan obat-obatan ilegal bukan hanya menjadi tugas yang diemban oleh
Badan POM saja.

Semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dimintanya untuk bekerja
sama dalam upaya pemberantasan narkoba.

Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Kepala Badan POM Penny Kusumastuti
Lukito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here