Kemenkeu: Belanja Pemerintah Pusat 2018 Untuk Pembangunan

431
http://www.qerja.com

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani
memastikan belanja pemerintah pusat dalam APBN 2018 sebesar Rp1.454,5
triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja pemerintah untuk pembangunan nasional naik, terutama untuk
infrastruktur, pertahanan, keamanan, dan demokrasi, kata Askolani di
Jakarta, Kamis.

Askolani mengatakan belanja pemerintah pusat tersebut akan dimanfaatkan
untuk belanja kemiskinan dan kesenjangan sebesar Rp283,7 triliun antara
lain guna mengantisipasi kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat program
keluarga harapan (PKH) dari enam juta menjadi 10 juta serta perluasan
penerima bantuan pangan non tunai.

Selain itu, untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi
penawaran maupun layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta
menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) hingga menjangkau 92,4 juta jiwa.

Kemudian, belanja diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan
kualitas pendidikan, diantaranya melalui peningkatan akses program
Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa
bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka pendidikan
berkelanjutan.

Askolani menambahkan belanja pemerintah pusat juga dimanfaatkan untuk
pembangunan infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun, guna mengejar
ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, di wilayah
perkotaan dan daerah serta perbatasan dan daerah terluar.

“Sasaran sementara antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol
sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun
sebanyak 13.405 unit,” ujarnya.

Ia mengharapkan pembangunan infrastruktur ini bisa membantu percepatan
ekonomi daerah serta meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi angka
kemiskinan dalam waktu cepat, meski manfaat secara langsung baru dirasakan
dalam satu atau dua tahun mendatang.

Untuk sektor unggulan dialokasikan sebesar Rp34,8 triliun yang akan
diarahkan untuk tiga sektor utama yaitu pertanian guna peningkatan
produksi pangan, pariwisata guna mendukung promosi dan pengembangan 10
destinasi wisata dan perikanan guna meningkatkan daya saing produk olahan
serta bantuan 1.048 unit kapal nelayan.

Askolani menambahkan untuk bidang aparatur negara dan pelayanan masyarakat
dialokasikan Rp365,8 triliun yang akan dimanfaatkan bagi penguatan
reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta reformasi
skema pensiun aparatur negara.

Terakhir, untuk sektor pertahanan keamanan dan demokrasi disiapkan Rp220,8
triliun guna pengadaan alutsista untuk kebutuhan kekuatan pertahanan
negara, yang diikuti dengan pengembangan industri pertahanan, serta
peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

“Termasuk adanya tambahan untuk kepolisian guna mengantisipasi pesta
demokrasi baik pilkada pada 2018 maupun persiapan pemilu pada 2019. Untuk
persiapan pemilu ini, alokasi dananya Rp16 triliun,” ujar Askolani.

Dalam pemanfaatan belanja prioritas ini di 2018, pemerintah akan melakukan
perbaikan pelaksanaan anggaran melalui pelelangan yang lebih awal,
perencanaan penganggaran yang lebih matang serta melakukan monitoring
serta evaluasi yang lebih ketat.

Sementara itu, 10 Kementerian yang mendapatkan pagu belanja terbanyak di
APBN 2018 antara lain Kementerian Pertahanan Rp107,7 triliun, Kementerian
PUPR Rp107,4 triliun, Kementerian Agama Rp62,2 triliun dan Kementerian
Kesehatan Rp59,1 triliun.

Kemudian, Kementerian Perhubungan Rp48,2 triliun, Kementerian Sosial
Rp41,3 triliun, Kemenristek Dikti Rp41,3 triliun, Kemendikbud Rp40,1
triliun, Kementerian Keuangan Rp32,9 triliun dan Kementerian Pertanian
Rp23,8 triliun.

Sedangkan 10 Lembaga yang mendapatkan pagu belanja terbesar adalah Polri
Rp95 triliun, KPU Rp12,5 triliun, Mahkamah Agung Rp8,3 triliun, Kejaksaan
Rp6,4 triliun, DPR Rp5,7 triliun, BIN Rp5,6 triliun, Bawaslu Rp5,6
triliun, BKKBN Rp5,5 triliun, BPS Rp4,8 triliun dan BPK Rp2,8 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here