Penerbitan Sertifikasi Halal Resmi di Pemerintah

644
sumber gambar :pojokhalalpangan.blogspot.co.id

Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BP JPH) yang menjadi awal mula sertifikasi halal dikelola
oleh pemerintah.
“Peresmian BP JPH sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH.
Berharap dengan kehadiran badan ini di lingkungan Kemenag akan ada
perubahan yang lebih baik, khususnya di industri halal,” kata Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantornya di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan dengan kehadiran BP JPH tidak berarti mengesampingkan peran
Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya banyak mengeluarkan sertifikat
halal di Indonesia.
Akan tetapi, kata dia, BP JPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses
administrasi terhadap registrasi sertifikat halal. Sementara MUI akan
menjadi auditor terhadap produk yang didaftarkan atau menjadi pihak yang
menentukan halal tidaknya suatu produk.
Menurut dia, dengan peresmian BP JPH itu akan menertibkan proses
penerbitan sertifikasi halal yang transparan. Selain itu, BP JPH yang baru
diresmikan sesuai amanat undang-undang itu akan turut menguatkan sektor
pengawasan produk halal terutama dari segi penegakkan hukum apabila
ditemukan pelanggaran.
“UU JPH dengan sertifikat halalnya itu adalah domain Kemenag. Pemerintah
bertanggung jawab atas JPH. Kewenangan MUI tetap penting dan strategis
untuk dalam UU JPH ini terkait penerbitan sertifikat halal,” kata dia.
Ketua Umum MUI Ma`ruf Amin mengatakan UU JPH mengamanatkan setiap produk
harus mendapatkan sertifikat produk halal. Pada awalnya sertifikat halal
itu sifatnya kesukarelaan dan seiring terbitnya UU JPH mengamanatkan
setiap produk wajib mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat.
Menurut dia, MUI sebelumnya hanya memiliki wewenang menyelenggarakan
sertifikasi halal bagi produk secara voluntary dan belum secara mandatory.
Sementara pengawasan dan penegakkan hukum itu ada di luar MUI.
“Dengan UU JPH dan diresmikannya BP JPH hari ini untuk penyelenggaraan
yang lebih baik. MUI dengan kewenangannya untuk pemfatwaan akreditasi
lembaga-lembaga Lembaga Pemeriksa Halal. MUI melakukan tugas-tugas itu dan
mendukung terlaksananya sertifikasi halal yang sekarang di bawah BP JPH,”
kata dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here