Arah Kebijakan BBM Tak Jelas

90
Sumber gambar : https://assets-a2.kompasiana.com/items/album

Ketidakjelasan pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan harga BBM bisa berpengaruh buruk ke pasar. Pelaku pasar dapat melihat pemerintah tidak memiliki koordinasi dan arah kebijakan yang jelas. Padahal, di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar perlu melihat bahwa pemerintah punya mekanisme yang konsisten.

“Apalagi ini kan terjadi di tengah perhelatan pertemuan tahunan IMF-World Bank Group. Banyak ekonom, pelaku pasar, investor, dan media-media dari luar negeri. Ini sangat tidak puas,” kata Bhima Yudistira, ekonom indef, kemarin.

Menurut dia, pemerintah saat ini menghadapi tiga tekanan. Yaitu, harga minyak dunia yang terus naik hingga mencapai USD80 per barel, rupiah yang melemah akibat defisit neraca migas, dan keuangan PT Pertamina yang merugi.

Jika pemerintah tidak menaikan harga BBM, konsekuensinya adalah neraca migas akan mengalami defisit yang melebar. Pada Januari-Agustus 2018. defisit neraca migas mencapai USD8,3 milliar.

Hal itu akan mendorong rupiah melemah dan berpotensi menyentuh level Rp 15.600 hingga akhir tahun. Sebab, devisa akan tersedot lebih besar ke sektor migas. Kemudian, Pertamina mempunyai Potential loss yang lebih  besar, yakni Rp20 trilliun. Sebab, setiap harga minyak dunia naik USD1, Pertamina ruigi Rp2,8 trilliun. Jika harga BBM tak disesuaikan, keuangan Pertamina akan terbebani.

Jika keuangan Pertamina tidak menguntungkan, Pertamina akan maju mundur dalam melakukan lifting minyak dari dalam negeri. Akibatnya, kebutuhan BBM akan dipenuhi impor yang semakin besar.

Bhima menyarankan pemerintah menaikkan harga secara terukur dan gradual. Kenaikan itu sebaiknya tidak lebih dari Rp200 per liter dan dilakukan secara bertahap. Sebab, BBM non-subsidi lebih dahulu naik sehingga pemerintah harus berhati-hati menyesuaikan harga. “Selain itu, perlu dibuat antisipasi daya beli. Mungkin menaikan bansos atau yang lainnya,” kata Bhima.

Project Consultan Asian Development Bank (ADB) Eric Alexander Sugandi menuturkan, yang pertama terjadi adalah meningkatnya tekanan pada inflasi. Besarnya tekanan inflasi bergantung pasa magnitude kenaikan harga BBM.

Year to date inflasi masih rendah sehingga kenaikan harga BBM bersubsidi, walau menaikkan inflasi, tetap berada direntang target BI,” jelasnya kemarin.

Namun, kata Eric, kenaikan harga BBM memberikan dampak positif bagi neraca pembayaran. Kenaikan BBM itu mampu menurunkan defisit transaksi berjalan (CAD).

“Juga bisa membantu mengurangi defisit APBN, tapi memang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga,” imbuhnya.

Peneliti senior LPEM Universitas Indonesia Febrio Kacaribu menambahkan, rencana kenaikan harga BBM sebenarnya cukup positif. Kebijakan itu akan meringankan beban pertamina yang sudah menanggung sebagian dari beban subsidi tersebut. “Pasar langsung merespons positif, bahkan sebelum pengumumannya dikeluarkan hari ini (kemarin). Pasar saham maupun obligasi dan juga rupiah bergerak positif,” jelasnya.

Dengan kebijakan tersebut, impor minyak akan turun karena kenaikan harga minyak mentah langsung diteruskan ke harga BBM. “Dengan demikian, defisit minyak dan BBM di neraca transaksi berjalan akan berkurang,” lanjutnya. (rin/ken/c6/oki)umber

Sumber : Koran Radar Bogor, Edisi 11 Oktober 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here