Pedestrian Surya Kencana Disoal

84
Sumber gambar : https://naskahkita.files.wordpress.com

Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PURR) Kota Bogor melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) kembali melelangkan proyek pedestrian Surya kencana dengan memangkas paguanggaran dari Rp 7 miliar menjadi Rp 4 miliar. Selain itu, waktu pengerjaan juga turut dipangkas dari 85 hari menjadi 50 hari.

Ya, kebijakan melelangkan ulang proyek pedestrian itu pun mendapat sorotan DPRD Kota Bogor, terutama dari Komisi III. “Kami sudah menyarankan agar dinas terkait tidak perlu membuat kegiatan besar di akhir-akhir tahun. Sebab, waktunya sangat mepet,” ucap ketua komisi III DPRD, Shendy Pratama kepada wartawan, Kamis (25/10).

Shendy mengatakan, kebijakan memangkas pagu anggaran waktu pengerjaan, otomatis membuat Dinas terkait mengubah RAB proyek tersebut. Sehingga tentunya akan berimbas terhadap volume pada pengerjaanya, “Kalaupun proyek itu tetap dipaksakan untuk dilaksanakan harus benar-benar dikawal,” ucap politisi hanura itu.

Kata Shendy, kawasan suryakancana merupakan kawasan padat, sehingga dinas terkait bagaimana rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan apabila proyek itu tetap akan dieksekusi, “Surya kencana itu padat, disana ada pedagang kemudian ada aktifitas bongkar muat, belum lagi PKL itu harus pikirkan. sedangkan waktu semakin mepet,” ucapnya.

Lebih lanjut, kata dia, apabila pembangunan pedestrian tetap akan dilakukan pada tahun ini, ia menilai bahwa hasilnya takkan maksimal. “Kalau gak maksimal tentunya harus dianggarkan dan dilanjutkan lagi pada tahun depan,” pungkasnya

Saat disinggung mengenai langkah PUPR yang terkesan memaksakan proyek tersebut. Shendy menilai, hal itu kemungkinan dilakukan lantaran dinas tak mau serapan anggarannya minim, yang akan berimbas menjadi catatan merah dewan, “Selain itu pedestrian kan menjadi program prioritas,” katanya.

Shendy menambahkan, saat mendengar kabar bahwa pedestrian gagal lelang untuk kali kedua, ia langsung meminta klarifikasi ULP. “Ternyata memang ada beberapa faktor penyebab gagal lelang. Ya ada syarat yang tak bisa dipenuhi kontraktor,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepada Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas PUPR Kota Bogor, Wawan Gunawan menuturkan bahwa dua kali gagal lelang membuat waktu pekerjaan mepet, dan untuk mensiasatinya dilakukan perubahan KAK, bagi dari pagu anggaran hingga waktu pekerjaan.

Menurutnya, sebelum gagal lelang untuk kali kedua, PURP telah memangkas waktu pengerjaan menjadi 85 hari dan kini pemangkasan pun kembali dilakukan. “Sekarang jadi 50 hari kalender, Pagu anggarannya dari Rp 7 miliar lebih jadi Rp 4 miliar,” ucapnya

Wawan menuturkan bahwa diubahnya KAK tentunya berdampak pada teknis pekerjaan. Sebelumnya, PURP menjadwalkan pengerjaan pedestrian dilakukan berbarengan dari sisi kanan dan kiri. “Berhubung sekarang waktunya makin dikit, jadi pekerjaan hanya dilakukan di sebelah kanan, yang dimulai dari pasar bogor,” jelasnya. (Fredy Kristianto)

Sumber : Koran Jurnal Bogor, Edisi 26 Oktober 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here