Kisruh Pembangunan Interchange Summarecon Memanas

433
Sumber gambar : https://acehtimes.id

Pembangunan interchange Tol Jagorawi KM 42,5 di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, terus menimbulkan polemik. Senin (26/11) sejumlah warga yang dirugikan atas proyek tersebut melakukan aksi demo terhadap proyek bukaan pintu gerbang jalan tol yang merupakan akses vital menuju Kota Mandiir Summarecon di kawasan Gunung Geulis, Kabupaten Bogor.

Dengan membawa spanduk berisi protes, warga menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Dirjen Bina Marga dan Jasa Marga untuk mmebukakan akses jalan masuk ke lahan milik mereka yang kini telah tertutup proyek interchange.

Salah seorang pemilik lahan, H Salim Abdullah (Haab) mengatakan, sejauh ini warga hanya meminta gar mereka diberikan akses jalan ke lahan milik mereka seperti sedia kala. “Kami menuntut agar pemerintah mengembalikan batas asli, mana tanah negara dan mana tanah warga,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut dia, tuntutan tersebut sesuai dengan surat perjanjian yang diterbitkan Pemkot Bogor dan Undang-Undang Nomor 15 maupun Nomor 36 tahun 2004-2006 bahwa pemilik lahan harus diberikan akses jalan.

Namun, sambung dia, akses jalan warga sebagian tertutup proyek interchange yang nantinya akan dijadikan akses akses jalan menuju Summarcon. “Tanah kami tidak ada akses jalan sama sekali, tertutup, malaj ditimbun dengan aspal-aspal bekas atau sisa bangunan pekerjaan jalan. Bahkan, sebagian akses tertutup Perumahan Bogor Raya (MBR),” ungkapnya.

Tertutupnya akses tersebut, sambung H Aab, membuat aktifitas bertani warga ikut terganggu lantaran kesulitan membawa pupuk ke lahan garapan. “Dari arath Timur ada pembangunan Perumahan Bogor Raya dan arah Barat ada pembangnan PT Swarna Abadi Summarecon. Jadi benar-benar tidak ada akses unutk melakukan aktifitas seperti membawa pupuk atau hasil panen,” jelasnya.

H Aab menegaskan, jika Pemkot Bogor maupun pihak lain tidak mengambil langkah bahkan mengindahkan keinginan warga, maka warga akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan ke PTUN atau secara perdata. “Kami akan menempuh jalur hukum, sesuai surat yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PKS, Adityawarman Adil menyatakan bahwa penutupan akses tersebut sangat tidak etis dan manusiawi, mengingat warga sekitar sudha mendiami kawasan tersebut sejak lama. “Apalagi lahan yang dituup adalah lahan pertanian yang berhubungan erat dengan mata pencaharian warga. Jadi saya meminta agar Pemkot Bogor dan pengembangan segera membukakan akses bagi warga,” ungkapnya.

Menurut dia, protes dan ancaman gugatan yang akan dilayangkan masyarakat sangat wajar, mengingat dalam surat perjanjian antara pemerintah dan warga, akses menuju lahan harus tetap dibuka. “Ini kan lucu harus nya akses dibuka, kok malah ditutup. Wjaar kalau warga mau gugat, dan pengembangan wajib ditegur,” tegasnya.

Politisi PKS ini menyatakan bahwa ia akan segera meninjua ke lokasi proyek dan berdiskusi dengan masyarakat dalam waktu dekat. “Saya ingin tahu seberap terhaangnya, apa ada alternatif membuka akses lain. Dan proses pembebasan lahan awalnya bagaimana, mengapa bisa menimbukan konfilik,” ungkapnya (Fredy Kritianto)

Sumber : Koran Jurnal bogor, Edisi 27 November 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here