Selesaikan Masalah Air Bersih di Sentul City

49
Sumber gambar : https://cdnuploads.aa.com.tr

OMBUDSMAN RI perwakilan Jakarta Raya member waktu selama 30 hari atau satu bulan, kepada Bupati Nurhayanti dan PDAM Tirta Kahuripan, untuk menyelesaikan sengketa penyediaan air bersih, untuk warga perumahan Sentul City.

“Kami menemukan ada beberapa poin, persoalan penyelenggaraan distribusi air bersih untuk warga Sentul City, ada praktik maladmistrasi yang dilakukan Bupati Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan, sebagai penyuplai air,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P. Nugroho, Selasa (27/11).

Teguh menyebut, praktik jual beli air bersih antara PDAM Tirta Kahuripan dengan perusahaan yang mendistribusikan air kepada warga Sentul City. “Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) dari sisi aturan diperbolehkan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122/2015, tapi tak boleh mengabaikan aspirasi dari warga, sebagai pelanggan,” katanya.

Dalam rilisnya Ombudsman pun mendesak, Bupati Bogor dan Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan, untuk membatalkan perjanjian kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan dengan PT Bukti Sentul Tbk tentang Psokan Air Bersih Nomor : 690/26-Perjin/Huk/IX/2005 tanggal 27 september 2005 beserta addendum.

“Perjanjian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat melakukan perubahan terhadap perjanjian kerjasama dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Hasil pemeriksaan Tim Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, kata tengah, tindakan dilakukan PDAM Tirta Kahuripan menjual air minum kepada PT. SC untuk dijual kembali kepada warga menjadikan tarif lebih mahal. “ini jelas melanggar,” tegasnya.

Humas PT Sentul City Alfian Mudjani mengatakan, perusahaanya menyerahkan keputusan Pmerintah Kabupaten Bogor dalam menanggapi tindakkan korektif dari Ombudsman RI ini.

“Objek dalam pemeriksaan Ombudsman kan Bupati Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan, kalau kita pasif aja menunggu langkah-langkah apa yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, kita harus ikut aja, dan Sentul City ini kan melayani masyarakat, kalau PDAM mampu ya silakan aja tidak ada masalah,” ungkapnya.

Humas PDAM Tirta Kahuripan, Agus Riyanto mengaku belum mendapatkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman yang disebut maladministrasi. “Kami belum bisa komentar apa-apa, karena kami sendiri belum menerima LAHP Ombudsmannya,” singkatnya, Agus. (Noverando H)

Sumber : Koran Jurnal Bogor, Edisi 28 November 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here