Tuntaskan Polemik Pembebasan Lahan Fly Over

61
Sumber gambar : http://www.radarbogor.id

Komisi III BPRD Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memberikan perhatian khusus bagi pemilik lahan yang belum mendapatkan pembayaran atas tanah yang terdampak pembangunan fly over jalan RE Martadinata, Kecamatan Tanah Seral.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Sendhi Pratama menilai bahwa seharusnya anggaran yang sudah disiapkan dapat segera diberikan kepada warga yang lahannya terkena imbas proyek milik Kementrian PUPR itu.

“Secara detail memang saya dengar saya menjadi hambatan itu kan beberapa titik-titik karena kecil-kecil dan memang itu pun kendala dari masyarakat belum ada laporan tertulis,” ujar Sendhi kepada wartawan, Selasa (27/11).

Iapun meminta agar warga yang membutuhkan bantuan segera melayangkan surat audiensi secara tertulis agar Komisi III dapat memperjuangkan nasib mereka. “Bagaimanapun dana yang sudah disiapkan akan kita tracking (lacak), kita komisi 3 membuka pintu bagi warga RE Matadinata untuk datang dan mengadukan hal tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, ahli waris, Siti Maesaroh yang merupakan keponakan Ayadi, mengaku kecewa kepadapihak pemerintah Kota Bogor, BPN dan PN Bogor. Pasalnya, sejak pembebasan pada 2016 lalu, belum ada realisasi pembayaran.

“Kami kecewa hingga saat ini uang pembebasan tanah belum diterima oleh keluarga kami. Selama ini kami terus berusaha mengurus, tetapi hingga saat ini belum ada hasil apapun. Padahal uangnya sdah ada di PT Bogor,” ujar Siti Maesaroh, belum lama ini.

Sementara itu, Nuraeni anak dari Siti Mesaroh menjelaskan, dalam proses di tahun 2016 alu, PN Bogor telah menetapkan surat bernomor : 15/Pdt.P.Cons/2016/PN.Br, bahwa tanah atas nama Ayadi di jalan RE Martadinata RT 06/06, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Seral, mendapatkan ganti kerugian uang atas tanah seluas 190 meter persegi senilai RP. 1.140.000.000 dan bangunan senilai Rp 91.300.000 yang terkena pembangunan fly over Jalan RE Martadinata.

“Tanah seluas 190 meter persegi sampai saat ini belum ada pembayaran, padahal pembangunan flyover sudah dimulai. Jadi kendala yang terjadi hingga saat ini belum ada pembayaran dan uang tersbeut masih ada di PB Bogor. Kami ahli waris belum mendapatkan hal uang kami tersebut,” jelasnya.

Kata dia, dalam proses mengurusi, pihaknya mendapat perlakuan tidak mengenakan lantaran dipimpong. “Kami bolak balik mengurus uang hak kami sejak 2016, tetapi sampai saat ini belum bisa menerima uang tersebut. Kami selalu di pingpong selama mengurus, apakah seperti ini pemerintah membantu warga, padahal ini soal hak kmai,” paparnya.

Nuraeni meminta pemerintah segera menyelesaikan pembayaran kepada ahli waris. “Pembangunan silahkan berjalan karena pembangunan itu untuk kepentingan seluruh masyarakat, tetapi harus ada pihak pemerintah yang peduli membantu kami agar uang continyasi pembayaran itu bisa segera kami terima,” katanya.

Iapun mengaku akan tetap berjuang mendapatkan hak uang tersebut. “Saya diminta agar memakai pengacara tetapi saya tidak mau. Kami ingin mendapatkan uang yang utuh. Kami akan tetap berjuang sampai mendapatkan uang tersebut,” tukasnya (Fredy Kristianto).

Sumber : Koran Jurnal Bogor, Edisi 28 November 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here