Kemendikbud Menuntaskan Sistem Zonasi Guru

53
sumber gambar : http://www.florespos.co

Kewenangan Ada di Pemerintah Daerah

Setelah menerapkan zonasi sekolah atau siswa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menuntaskan system zonasi guru sebagai rujukan untukmemeratakan guru di Indonesia, Zonasi ini diberlakukan untuk guru yang berstatus PNS dan mulai diberlakukan akhir tahun ini.

Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Muhammad Qudrat Wisnu Ajimengungkapkan, cita-cita Kemendikbud dalam memperingati hari Guru Nasional,yakni merealisasikan system zonasi bagi guru. Program itu supaya guru diseluruh Indonesia merata dan tentunya berdampak pada output pendidikan. “Kebijakanitu adalah puncak dari kebijakan pemerataan system pendidikan di Tanah Air,”ungkap Wisnu Aji, kemarin.

Program tersebut akan diawali dengan beberapa langkah strategis. Semuanya memerlukankerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda).

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai, redistribusi guru berbasis zonasi akan sulit diterapkan dilapangan. Pasalnya, kewenangan memutasi dan merotasi guru ada di pemerintahdaerah. Memendikbud harus berkonsolidasi dengan bupati/walikota jika ingin kebijakannya berjalan lancar dan diterima guru.

“Ini tidak semudah apa yang ada dipikiran karena guru yang ada sekarang itu kurang, apayang mau direditribusi? Konsep itu kalau di lapangan susah dilakukan. Menurutsaya, pemerintah daerah punya kewenangan masing-masing. Jadi selama guru tidak dapat ditarik ke pusat maka tidak terlampau banyak yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud,” kata Unifah.

Ia menegaskan, jika dampak dari kebijakan tersebut memengaruhi komposisi perekrutan guru PNS Kemendikbud harus menjamin guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun mendapat prioritas. Kemendikbud tinggal menunggu keputusan dari Menteri PANRB terkait komposisi 100.000 guru yang akan direkrut menjadi PNS.

“Kami sangat happy ya, karena itu memang perjuangan PGRI sejak lama. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru (Menteri PANRB –red) bisa lebih mudah. Soal K2 kami tetap minta agar dipriorotaskan, guru honorer yang sudah lama mengabdi juga diprioritaskan,” ujarnya. (Asep Sapudin Sayyev)

Sumber : Koran Jurnal Bogor, Edisi 5 Desember 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here