Visa Facilitation Srvice Tasheel Diprotes

99
sumber gambar: https://sgp1.digitaloceanspaces.com/

Calon jenaah haji dan umroh yang ingin mendapatkan visa ke Saudi harus melampirkan bukti rekam biometrik dari Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. Kebijakan terbaru Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) itu unutk mewajibkan bagi daam pengajuan visa murah tersebut diprotes, khususnya calon jemaah umrah yang ingin berangkat ke Tanah Suci. Sebagai persyaratan proses pengurusan visa umrah di Kedutaan Arab Saudi.

Protes penolakan itu disampaikan oleh asosiasi penyelenggara perjalanan umrah dan haji khusus di Indonesia yang tergabung dalam Permusyawaratan antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi), yang tegas menolak pelaksanaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel tersebut.

“Sebagai rasa tanggung jawab dan keprihatinan kepada umat islam Indonesua yang hendak menunaikan ibadah ke Tanah Suci, Patuhi menolak dengan tegas adanya penerapan pelaksanaan rekam biometrik melalu VFS Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbit visa umrah dan haji yang diberlakukan oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA),” tutur Joko Asmoro, anggota Dewan Pembina Patuhi, dalam konferensi pers terkait dengan pernyataan sikap atas penerapan biometrik melalui VFS Tasheel yang digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP Amphuri) di Jakarta, Rabu (19/12).

Lanjut Joko, persyaratan tersebut sangat memberatkan umat islam yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci. “Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan tersebar di berbagai pulau maka hal itu akan snagat memberatkan jemaah,” tegas Joko lagi.

Kendati demikian, kata Joko yang juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) ini, Patuhi mengusulkan agar rekam biometrik menalu VFS-Tasheel dapat dilakukan di bandara keberangkatan, tanpa terkaitkan dengan proses penerbitan visa umrah dan haji.

“Ini merupakan solusi dari kami dalam mempermudah dan membantu masyarakat yang dirugikan oleh kebijkana tersebut,” ujarnya. Selain itu, Patuhi meminta kepada seluruh penyelenggara perjalan Ibadah Umrah (PPUI), agar tidak melakukan langkah – langkah yang tidak dikoordinasikan dengan Asosiasi.

“Hal ini kita lakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang akan bersifat kontra perjuangan bersama untuk menolak keberadaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel sebagai syarat pernerbitan visa umrah dan hai,” tambahnya.

“Sekali lagi penolakan ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam atas sulitnya umat islam yang akan menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci dalam melakukan rekam biometrik malalui VFS-Tasheel,” lanjutnya.

Selaku pimpinan asosiasi, Joko menghimbau kepada anggota Amphuri yang calon jamaah umrahnya mengalami hambatan dalam rekam biometrik melalui VFSTasheel, agar menyampaikan ermasalahannya kepada sekretariat DPP Amphuri, dengan bagitu selajutnya akan dikoordinasikan dengan provider visa anggota Amphuri unutk membantu pelayanan tersebut.

Di samping itu, pihaknya juga meminta kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) agar melakukan komunikasi dan koordinasi dengan masing-masing mitra usahanya baik penerbagan, hotel, transportasi di Arab Saudi dan kontrak-kontrak lainnya untuk dilakukan penundaan dan penjadwalan ulang (reschedule) keberangkatan program umrah.

Hal ini sebagai langkah-langkah pembatalan (cancellation) yang pada akhirnya akan berakibat merugikan masyarakat yang disebabkan karena rekam biometrik melalui VFS Tasheel.

Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai negara berpenduduk sekitar 270 juta jiwa yang tersebar di 514 kabupaten/kota yang ada di 17.504 pulau sangat dirugikan dengan adanya penerapan proses rekaman biometrik sebagai syarat penerbitan visa umrah dan hai. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber : Koran jurnal Bogor, edisi 20 Desember 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here