2019, PTSL, Tanpa Hibah Pemkot

222
sumber gambar: https://presidentpost.id

Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Bogor kembali menggulirkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ditargetkan sebanyak 65 ribu bidang rampung pada 2019 ini.

Meski demikian, pada 2019 ini program tersebut tak didukung oleh dana hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Alhasi, pembiayaannya bergantung pada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN dan masyarakat.

Padahal pada tahun sebelumnya, program tersebut didukung dana hibah Pemkot Bogor sebesar Rp 3 miliar dengan target merampungkan 60 ribu bidang tanah.

Kepada wartawan, Kepala Seksi Infrastruktur Pertaahanan BPN Kota Bogor, Yoga Munawar mengatakan bahwa PTSL 2019 pihaknya mengajukan sebanyak 80 ribu, tapi direalisasi dari pusat 65 ribu. 

Untuk pembiayaan, kata dia. PTSL mengandalkan dan DIPA BPN sehingga pihaknya harus mencari terobosan jika dan tidak mencukupi untuk membiayai program tersebut.

“Ya, biaya hanya dari DIPA dan Masyarakat tidak ada hibah dari Pemkot. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan ke Wali Kota dan Asisten Pemkot, tapi telat katanya paling mengharapkan di anggaran perubahan,” ujar Yoga, Rabu (13/3).

Dalam proses pelaksanaanya, kata dia, dari target 65 ribu bidang tanah yang akan disertifikatkan, saat ini proses pengukuran sudah mencapai 45 persen.

“Target tahun ini 65 ribu bidang tanah yang terbagi di 68 kelurahan, sekarang proses pengukuran sudah mencapai 45 persen. Jadi meski batas waktu sampai akhir tahun kami targetkan Oktober sudah selesai,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata dia, apabila belajar dari pelaksaan program tahun lalu, pelaksanaan PTSL tahun ini tidk melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Tetapi menggunakan sistem petugas pengumpulan data yuridis (pudadis).

“Kalau tupksi pengumpul data itu merupakan tupoksi BPN, tapi supaya efisien, kami bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan, teknisnya ada yang dikumpulkan dilkeurahan lalu kami ambil dan verifikasi, ada juga yang kami memang turun bareng dengan piha kelurahan,” jelasnya.

Yoga menuturkan bahwa dalam menetap target, BPN mengacu pada Daftar Himpunan Ketetapan Pnedapatan (DHKP) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Jadi yang belum masuk DHKP maka jadi target untuk program PTSL. Tap pada kenyataanya ada beberapa keluarahan yang lebih dari target, misalnya ditargetkan 1.000 bidang setelh diukur terdapat 1.400 bidang itu bisa jadi karena ahannya sudah dibagi-bagi dan dilakukan pemecahan pemilik,” paparnya.

Kata dia, produk yang dikeluarkan PTSL tidak hanya sertifikat, tetapi ada 4 produk diantaranya, sampai kelur sertifikat, terdata tetapi tidak keluar sertifikat. Misalnya tanah-tanah yang dikuasai orang luar.

Dsiunggung soal pungutan liar yang kemungkinan dilakukan oknum petugas. Ia menyatakan bahwa pihaknya membuka kesempatan semua elemen, aparat hukum media termasuk masyarakat untuk melakukan koreksi.

“Jika memang ditemukan hal-hal yang keluar dari rel supaya bisa dikembalikan ke jalur yang sesaui aturan. Karena tidak menuutp kemungkinan hal itu bisa saja terjadi di lapangan. Makanya kami minta dikawal dan didampingi,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga akan membuat pos pengaduan yang dipusatkan di setiap kecamatan, agar warga yang mendapat ketidakadian dalam mengikuti program PTSL bisa mengadu ke tempat yang tepat.

“Ya Insya Allah itu akan di pertimbangkan dan dilaporan ke pimpinan. Kalau di Kecaatan Bogor Utara sudah ada pos pengaduan bahkan camatnya aktif membuat edaran,” pungkasnya. (Fredy Kristiawan)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 14 Maret 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar