Akhir Januari, R3 Lunas?

66
sumber gambar : https://4.bp.blogspot.com

Kuasa Hukun Pemilik Lahan Minta Pemkot Tempuh Mekanisme Akta Perdamaian

Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa pembayaran lahan seluas 1.987 meterpersegi milik Hj Siti Hodidjah yang terkena dampak pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) tinggal menunggu eksekusi.

“Dana untuk pembayaran Jalan R3 sudah ada, sebab sudah digeser berdasarkan evaluasi gubernur dari Belanja Tak Terduga (BTT) ke Belanja Langsung (BL) dan telah siap dibayarkan,” ujar Bima kepada wartawan, Kamis (10/1).

Menurut dia, kajian appraisal terhadap lahan tersebut pun sudah rampung, sehingga penunut sana pembayaran Jalan R3 takkan berlangsung lama. “Appraisal ada, uang ada. Tinggal pelaksana,” katanya.

Bima menyatakan bahwa pembayaran lahan milik Hj Siti Hodidjah akan dibayarkan sebelum Januari 2019 berakhir. “Saya paham warga ini tersiksa, sengsara, makanya saya percepat. Saya minta bahkan kalau bisa sebelum Januari berakhir,” ungkapnya.

Sementara itu, kuasa hukum pemilih lahan, Herli Hermawan S.H mengatakan bahwa pasca penyempurnaan penutupan Jalan R3 oleh Pemkot Bogor, pihaknya belum melakukan komunikasi kembali. “Belum ada komunikasi lagi. Kami tahu kajian apparaisal selesai, dan akan dibayar akhir Januari 2019 justru dari media massa,” ungkapnya.

Seharusnya, sambung dia, pemerintah menyampaikan hal tersebut secara tertulis sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam akta van dadding (perdamaian) yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadialn Negeri (PN) Bogor pada 19 Januari 2018.

“Mestinya hal itu diberitahukan kepada kami secara tertulis sesuai akta van dadding. Kami senang, pemerintah mau membayar pada akhir Januari,” ungkapnya.

Namun, sebelumnya seluruh mekanisme yang tertuang dalam akta van dadding wajib dilaksanakan. “Kalau tidak dilakukan, kami tak mau nerima pembayaran. Sebab, kalau tidak sama saja melawan kemunafakatan bersama. Kami tak mau melawan dan mengakal-ngakali hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Herli, pihaknya mengunggu itikad baik pemerintah untuk menyelesaikan pembarayan R3 melalui mekanisme yang ada di akta van dadding. “Pertemuan terakhir kami dengan pemkot pada 31 Desember 2018. Setelah itu, memang ada surat ke kami. Tapi tak membahas soal appraisal dan pembayaran.” ucapnya. (Fredy Kriatianto)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 11 Januari 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here