Tenaga Kerja Asing Mulai Masuk Kabupaten Bogor

285
sumber gambar : http://www.prp-indonesia.org/

Penyebaran tenaga kerja asing (TKA) yang sudah merambat ke wilayah Cibinong, dan Puncak membuat Pemkab akan segera berkooridnasi dengan imigrasi agar segera ditindak dan dilakukan penangkapan kembali. Hal itu diungkapkan Bupati Bogor Ade Yasin terkait TKA yang menjadi kewenangan imigrasi. Pasalnya, tidak hanya di cigudeg, di Puncak pun sudah menjadi masalah. Bahkan di Cibinong ada yang sampai membuka usaha.

“Kami akan berkoordinasi dengan imigrasi terkait penertiban tenaga kerja asing, karena enyebarannya sudah meluas tentu kita harus menindak secepatnya supaya tidak semakin banyak jumlahnya,” jelasnya kepada Jurnal Bogor, kemarin.

Ditanya soal data atau jumlah TKA, Bupati yang baru hampir dua pekat menjabat ini hampir dua pekan menjabat ini tak tahu pasti TKA yang ada di Kabupaten Bogor.

Sementara itu di Cigudeg, salah satu langkah antisipasi yang dilakukan agar kasus masukanya TKA ilegal tak terulang lagi, semua perusahaan tambang yang beroperasi di wiayah Cigudeg, diawasi tim pemantau orang asing (Tim Pora).

“Tim Pora yang beranggotakan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI.Polri dan Imigrasi sampai sekarang terus mengawasi perusahaan tambang yang ada di Cigudeg, tim dari kecamatan pun sealu turun, untuk mengecek langsung kelapangan, bila semua perusahaan tambang tak lagi memperkerjakan TKA Ilegal,” kata Camat Cigudeg, Acep Sajidin.

Acep menegaskan prusahaan tambang diperkenankan memperkerjakan TKA, tapi dengan catatan, mereka yang dipekerjakan bukanlah bukan kategori buruh kasar, tapi ahli dibidang tambang. “Sepanjang syaratnya terpenuhi dan tak ada aturan yang dilanggar, silakan perusahaan tambang mempekerjakan TKA, karena keberadaan TKA legal itu memberikan pemasukan ke kas daerah. Nah, yang tidak boleh itu tenaga ilegal,” ujarnya.

Acep menagtakan, meski peluang memperkejakan TKA legal ada, namun dari puluhan perusahaan tambang hanya satu yang merektrut TKA. Parahnya lagi, katagori mereka bukanlah ahli, seperti yang diatur undang-undang. “Makanya, sampai sekarang perushaan itu masih kita awasi agar tak mengulangi kesalahannya lagi,” tegasnya.

Di lain pihak, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat bertandang ke Pamijahan, Minggu (14/1), lalu berkilah, jumlah TKA legal yang masuk dan bekerja di Indonesia tidak sebanyak yang diperkirakan.

“Jumlah TKA yang bekerja di perushaaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) hanya 0,8 persen dari total tenaga kerja,” katanya.

Hanif pun mengatakan, selama syarat dan aturan tak dilanggar, perusahaan boleh mempekerjakan TKA “Selama memnuhi syarat tak ada masalah. Yang perlu ditindak itu melanggar, pemerintah baru akan tegas melakukan tindakan hukum dan itu sudah kita buktikan yang melanggar itu kita hukum,” ututnya. (CR-JB 4)

Sumber: Koran Jurnak Bogor, edisi 17 Januari 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here