Beri Remisi Pembunuh Jurnalis, Kemenkumham Aku Lalai

31
sumber gambar: https://mmc.tirto.id

Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui ada kelalaian dalam pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan seorang wartawan di Bali.

Meski mengkalim telah memenuhi seluruh prosedur yang berlaku, pemerintah memberikan remisi tanpa mempertimbangkan aspek eadilan dalam masyarakat.

Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menyebut lembaganya tidak memeriksa secara detail nama-nama calon penerima remisi, termasuk Susrama. “Kami tidak melakukan profilling sat persatu (pada penerima remisi,) kata Sri di Denpasar, Bali, Sabtu (2/2).

“Ada aspek rasa keadilan masyarkaat yang luput dari kami untuk memahami kasus secara holistik,” ujarnya.

I Nyoman Susrama membunuh wartawan Radar Bali, Anak Agung Gede Narendra Prabangsa, tahun 2009. Adik kandung eks Bupati Bangli, Nengah Arnawa, itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan tersebut.

Desember 2018, Susrama menerima remisi berdasarkan keutusan yang diteken Joko Widodo. Kebijakan itu menuai polemik, salah satunya soal jaminan kebebasan pers Indonesia. Dalam diskusi dengan Solidaritas Jurnalis Bali, Sri menyebut emberian remisi untuk Susrama sebernarnya tak melanggar regulsi aapun.

Menurutnya, Susrama berlakukan baik selama menjalani hukuman dan mengikuti program pembinaan selama minimal lima tahun. Susrama masuk dalam daftar 119 terpidana penerima rmisi per 7 Desember 2018. Lima tahun lalu Susrama pernah memohon remisi, tapi ditolak karena penerima pengurangan hukuman 10 tahun dan berusia lebih dari 50 tahun.

Karena remisi terlanjur diberikan, Sri puguh menyarankan para pihak yang keberatan mengajukan surat keberatan kepada Jokowi.

Prosedur itu disebutnya dimungkinkan oleh UU 30/2014 tentang adminitrasi pemerintah. Kepala Kantor Wilayah Kumham Bali, Sutrisno, mendorong keberatan itu diajukan secara spesifik dan jeas. “Kasus ini masih terbuka, jalan kelurnya dengan membuat surat keberatan. Perlu alasan kuat agar remisi itu bisa dibatalkan,” katanya.

Dalam forum yang sama, Solidaritas Jurnalis Bali menyerahkan surat keberatan atas remisi Susrama.

Dalam surat keberatan itu, kelompok jurnalis menyebut pemberian remisi dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 melanggar aspek hukum dan sosiologi. Dari sisi sosiologi, Susrama tidak pernah mengakui perbutannya. Kelomok wartawan mengganggapnya tidak menyedal setelah melakukan pembunuhan.

“Kami harap Kemenham bisa segera mengajukan surat keberatan ini pada presiden karena jika sampai 7 Maret tidak ada gugatan, remisi ini akan berlaku,” kata I Made Suardana, pengacara yang mewakili SJB.

Keberatan sama juga datang dari istri almarhum Prabangsa, Sagung Mas Prihantini. Ia membuat surat bertulis tangan untuk Jokowi. “Terlalu berat bagi kami, mengetahui bagaimana suami saya dibunuh dengan cukup sadis oleh pelaku,” demikian salah satu kutipan surat itu. (Asep Saepudin Saayev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 4 Febriari 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here