Kemiskinan Dan Ketimpangan Masih Terjadi

42
sumber gambar : https://img.beritasatu.com

MENTRI Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan dalam upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan, pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial maupun pelunasan target sasaran.

“Salah satu program bantuan sosial yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra,” terang Mentri Perindustrian Airlangga Hartarto, baru-baru ini. 

Kebijakan peningkatan anggaran PKH dari hanya 5,6 triliun di tahun 2014 ke 34,4 triliun di tahun 2019 merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintahan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat lapusan bawah.

Hal ini disampaikan Airlangga dihadapan 900 keluarga penenerima manfaat (KPM) pada acara penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tuanai (BPNT) di GOR Parung Bogor, Jumat (1/2).

Pertengahan Januari lalu, Badan Pusat Statisik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen. Airlangga menyampaikan bahwa ada 4 faktor yang membuat PKH efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Murah, Mudah, Berkah, dan Cerah.

Pertama,PKH memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin pada aspek pendapatan dan konsumsi atau kebutuhan dasar. Denga bantuan PKH dan BPNT, KPM bisa membeli kebutuhan pokok pangan yang berkualitas baik dan kebutuhan sekolah anak dengan harga yang murah.  

Sehingga kesehatan dan gizi keluarga lebih terjaga. KPM juga dapat membeli kebutuhan sekolah anak sehingga pendidikan anak lebih terperhatikan. Yang terpenting, anak tumbuh sehat dan terhindar dari gizi buruk atau stunting,” imbuh Airlangga.

Faktor kedua,PKH melalui para Pendamping, harus mampu mendorong perubahan pola pikir dan perilaku KPM PKH untuk lebih memperhatikan pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi keluarga. Sehingga hidup mudah. “Karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesungguhan seluruh penerima bantuan sosial untuk mengikuti program ini lebih baik sehingga kedepannya taraf hidup KPM meningkat lebih sejahtera dan dapat hidup mandiri,” ucap Airlangga.

Faktor ketiga, PKH membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kerja-kerja sosial. Sekaligus membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan sehingga berkah. “Saat ini setidaknya ada 39.625 SDM PKH yang terlibat dalam penyelenggaraan PKH, baik sebagai koordinator, operator, supervisor, pendamping, atau asisten pendamping,” ujarnya.

Faktor keempat, PKH efektif dalam memerangi kemiskinan karena memiliki indeks bantuan dan jangkauan yang luas agar hidup masyarakat makin cerah.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI Harry Hikmat yang mendampingi Mentri Penindustrian Airlangga Hartarto, menyiapkan bahwa untuk menyesuaikan dengan beban kebutuhan KPM pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial maka indeks bantuan ditingkatkan dan jadwal pencarian PKH pun dimajukan satu bulan lebih awal menjadi bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

KPM dengan beban kebutuhan yang kebih besar pula,. Karena itu, jumlah bantuan yang nanti diterima oleh PKM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan batas mksimum satu keluarga empat komponen. 

Indeks Bantuan Tetap Setiap Keluarga/Tahun untuk tahun ini secara rinci untuk PKH reguler senilai 550 ribu dan untuk PKH Akses (daerah sulit/terpencil) senilai 1 juta yang diterima 1 kali pada tahap pertama.

Adapun bantuan komponen setiap jiwa/tahun dengan rincian untuk ibu hamil senilai 2,4 juta, anak usia dini (0-6 tahun) senilai 2,4 juta, anak SD/sederajat senilai 900 ribu, anak SMP/sederajat senilai 1,5 jita, anak SMA/sederajat senilai 2,4 juta dan penyandang disabilitas berat senilai 2,4 juta dengan maksimal 4 komponen dalam setiap keluarga, terang Harry juga menjelaskan kepada Mentri Perindustrian, Airlangga Hartarto bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap 1 Tahun 2019, yang disalurkan untuk Provinsi Jawa Barat senilai 2,19 Trilyun dengan rincian bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap 1 Tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor sebanyak 185,8 Milyar. (CR-JB 4 & Handy Mehonk)

adapun bantuan komponen setiap jiwa/tahun dengan rincian untuk ibu hamil senilai 2,4 juta, anak usia dini (0-6 tahun) senilai 2,4 juta, anak SD/sederajat senilai 900 ribu, anak SMP/sederajat senilai 1,5 jita, anak SMA/sederajat senilai 2,4 juta dan penyandang disabilitas berat senilai 2,4 juta dengan maksimal 4 komponen dalam setiap keluarga, terang Harry juga menjelaskan kepada Mentri Perindustrian, Airlangga Hartarto bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap 1 Tahun 2019, yang disalurkan untuk Provinsi Jawa Barat senilai 2,19 Trilyun dengan rincian bahwa bantuan Sosial PKH dan BPNT tahap 1 Tahun 2019 untuk Kabupaten Bogor sebanyak 185,8 Milyar. (CR-JB 4 & Handy Mehonk)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 4 Februari 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here