Kini, Pemda Dilarang Rapat di Hotel

36
sumber gambar: https://dnaberita.com

Kebijakan baru dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumoho terkait kegiatan rapat pemerintah daerah dengan melarang penyelenggaraan di hotel, langkah yang diambil setelah kasus pemerintah provinsi Papua.

Langkah ini diumumkan menyusul insiden dugaan penganiaayan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur Jkarta pada Sabtu (2/2) lalu. Dugaan peniayaan itu terjadi ketika DPR Papua tengah membahas evaluasi hasil Anggaran Pnedapatn Belanja Daerah tahun 2009.

Tjahjo mengatakan segala kegiatan antara pemda dengan Kementerian harus digelar di gedung milik pemerintah dan tidak boleh lagi diselenggarakan di hotel.

“Saya mengeluarkan SOP (standar operasional prosedur) baru. Urusan daerah, urusan kemenerian harus dibahas di gedung kementeran. Jangan di hotel. intinya begitu,” ujar Tjahjo Kumoho kepada wartawan Rabu (6/2).

Tjahjo juga menyentil kelakuan pemda Papua yang kerap menggelar kegiatan atau konsultsi di luar daerah dan diselenggarakan di hotel – hotel. “Kalau (pejabat) Papua biasanya kalau ke Jakarta konsultasi, rombongan. Selalu di Hotel Borobudur,” imbuhnya.

Terkait kasus penyerangan terhadap dua penydik KPK itu, Tjahjo mengaku telah memanggil Dirjen Keuangan Daerah untuk mengetahui kronomogi peristiwa yang sesungguhnya. Termasuk, isi perteuan tersebut.

“Dengan kejadian ini saya menyesalkan. Saya sudah panggil tim Keuangan Daerah, apa yang dibahas dan apa yang terjadi mari serahkan kepada Kepolisian,” tukasnya.

Menanggapi kebijakan baru itu, Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Gilbert Yawker, menyatakan akan mematuhinya. Sebab, kata dia, selama ini tidak ada aturan yang melarang adanya pertemuan atau rapat di hotel. “Kalau ada SOP begitu, Kemendagri bisa arahkan agar pertemuan kemarin di gedung saja dan kami siap sajak apabila kegiatan dilakukan di sana,” ujar Gilbert.

Meski ia mengakui, pembahasan RAPBD di Hotel Borobudur pada Sabtu lalu itu merupakan inisiatif pemda Papua. “Y kami yang fasilitasi dan anggaran dari pemda,” imbuhnya,

Dalam catatannya, sebanyak 12 pejabat pemda yang berangkat ke Jakarta. Mulai dari Gubernur, Satuan Kerja Perangkat Daerah, beserta asistennya. Hanya saja, ia enggan menyebutkan berapa anggaran yang dipakai untuk pertemuan tersebut.

Ketika ditanya berapa hari mereka menetap di Jakarta, Gilbert menjawab dengan menyengir.

Penganiayaan terhadap dua penyelidik KPK yang sedang bertugas itu berlangsung saat mereka ingin mengecek lporan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi.

Peserta rapat lantas mencurigai penyelidik yang sedang memotret beberapa orang diruangan tersebut. Keduanya lalu diintorgasi dan diduga mengalami cedera.

Polisi telah menyita CCTV di hotel tersebut dan menganalisinya di laboratorium forensik untuk mengungkapkan pelaku pengeroyokan. Polisi juga memeriksa tiga petugas keamanan hotel.

“Untuk perkembangan kasus dugaan penganiaayan pegawai KPK. Pertama, penyidik sudah meyita CCTV hotel dan sedang kita bungkus untuk dikirim ke labfor,” kata Juru Bicara Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Argo mengatakan para pelaku akan dikenakaln pasal 170 KUHP tentang oengeroyokan serta psal 211 KUHP dan pasal 212 KUHP tentang melawan dan menghalangi tugas aparatur negara. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 7 Februari 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here