700 Hari Berlalu Kasus Novel Baswedan Belum Ada Perkembangan

95
sumber gambar: https://radarradio.co.id

Sejak peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, hingga saat ini belum menemukan kejelasan titik terang dari kasus tersebut.

700 hari penyerangan Novel, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyimpulkan penyerangan terhadap Novel adalah sebagai percobaan pembunuhan adalah pelanggaran HAM.

“Belum ada perkembangan berati, 9 Januari 2019 yang lalu sudah dibentuk tim gabungan antara Polri dengan KPK dan kurang lebih sudah 3 bulan berallu tidak ada hasil yang disampaikan kepada kita semua. Untuk itu kami dari rim kuasa hukum beberapa hari lalu sudah menyemapaikan beberapa surat,” ujar Kuasa Hukum Novel Baswedan, Arif Maulana di Gedun KPK, Jakarta, Selasa (12/3).

“Pertama, karena Novel menjalankan tugas sebagai Penyidik KPK dianggap sedang memperjuankan pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya,” sambung Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Saleh Al-Ghifari di Gedung KPK.

“Kedua, karena pengungkapan kasus Novel terbukti tidak mendapatan penyelesaian hukum yang adil dan benar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 tAHUN 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” kata dia.

Novel Baswedan dalam hal ini kembali menjadi korban karena penundaan berlarut (undue delay) pengungkapan kasus yang sangat lama dari kepolisian.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan bukanlah teror yang pertama kali dialaminya. Terhitung sudah lima kali dia mengalami teror sebelumya. Mulai dari ditabrak hngga ancaman bom.

Selain itu, terhadap pegawai KPK lainnya sudah terjadi pula 8 kali teror yang cukup serius. Mulai dari diculik hingga ancaman pembunuhan. Selain itu, berdasarkan data yang dirilis Transpararency International Indonesia pada 2017 terhada 100 kasus ancaman teror bagi pelapor, saksi dan korban dalam kasus korupsi dari tahun 2014.

Kasus-kasus teror yang dialami Novel, penyidik KPK lainnya dan para pegiat anti orupsi kesemuanya mengalam undue delay dalam penanganan kepolisian. Padaha penyidik suatu perkara di Kepolisian terhadap batas waktu seperti diatur pada Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kepala Polri (Perkap) Nomor 12 Tahun 209 yang membatasi lama maksimal penyelesaian penyidik di Kepolisian adalah 120 hari.

Ketidakprofesionalan berupa menunda-nunda da membuat tidak jelas perkara yang ditangani merupakan fenomerna umum di Kepolisian. Penelitian LBH Jakarta pada tahun 2016 menemukan bahwa terdapat 44.273 perkara hilang di kepolisian dan 255.618 perkara masih mengendap. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 13 Maret 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here