Imbas Blokade Jalan R3. Geram, Warga MBR Demo

35
sumber gambar: https://2.bp.blogspot.com

Tak kunjung dibukanya blokade Jalan Regional Ring Road (R3) yang berdiri di atas lahan seluas 1.987 meterpersegi milik Hj Siti Hodidjah di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, rupanya membuat gerah masyarakat sekitar.

Alhasil, puluhan warga asal Perumahan Mutiara Bogor Raya (MBR) berunjukrasa di Jalan R3, Minggu (10/3).

Warga mendesak agar Pemkot Bogor membuka blokade tersebut lantaran Jalan R3 merupakan akses vital bagi warga untuk beraktifitas.

Ketua RW 15 Kelurahan Katulampa sekaligus penanggung jawab aksi Andri Susanta mengarankan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk proses dan minta agar Pemkot segera membuka blokir R3.

“Kami mewakili dari warga RW 15 khususnya dan warga Katulampa secara umum, meminta Jalan R3 di buka,” kata Andri di lokasi aksi.

Meski demikian, kata dia, pihaknya enggan mencampuri urusan penyelesaian polemik pembebasan lahan R3. “Karena bagi kami hanya satu bagaimana jalan R3 bisa di buka, karena rumor yang berkembang atas masalah itu sangat pelik sekali, jadi kami tidak mau masuk ke ranah itu,” ungkapnya.

Kata dia, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi apabila R3 tak kunjung dibuka Pemkot Bogor. “Kami akan melakukan aksi yang lebih besar, tetapi tentunya tidak akkan menabrak aturan yang ada. Tidak akan ada provokasi anarkis ataupun yang sifatnya politik,” tegasnya yang sifatnya politik,” tegasnya.

Lebih lanjut, kata dia, saat bertemu Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat beberapa waktu lalu, warga diberitahu bahwa penyelesaian polemik R3 akan dimusyawarahkan pada Jumat (8/3), namun batal dan akan dijadwal  ulang pada Senin (11/3).

“Kemarin kami tunggu dengan harapan mendapat hasil yang positif tetapi ternyata hasilnya negatif karena pertemuan senin pun belum jelas apakah langsung finish. Tapi kalau hasilnya tidak jelas juga maka kami akan buat strategi lagi unutk gerakan moral,” ucapnya.

Menurutnya, bukan hanya kerugian psikologis yng dirasakan warga, melainkan juga perkenomian. “Kalau bicara kerugian, sangat luar biasa. Bila dihitung secara rupiah mungkin agak sulit tapi dampak di tutupnya jalan ini sangat besar. Misalnya wrga mau berangkat kerja jadi telat, anak-anak yang mau masuk sekolah telat karena harus melintasi jalan alternatif. Secara ekonomi juga jelas, karena warung disini banyak yang hamir gulung tikar karena tidak laku,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Asep Sarip Hidayat menyatakan bahwa pihaknya telah menginformasikan bahwa penutupan alan tersebut telah sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor yang tertuang dalam akta van dadding (perdamaian).

“Anggaran pembebasan sudah disiapkan, musyawarah pun sudah tiga kali berlangsung. Jadi warga setemat sangat berharap R3 dibuka,’ kata Ade.

Namun, kata dia, kuasa hukum pemilik lahan masih mempertanyakan terkait dana kompensasi dalam kajian appraisal tersebut.

“Kuasa hukum minta jawaban tertulis dari appraisal. Mudah-mudahan dalam pertemuan 8 Maret 2019 permasalahn R3 dapat selesai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Ade Sarip, jalur konsinyasi akan ditempuh oleh Pemkot Bogor, apabila pertemuan dengan pemilik lahan pada 8 Maret 2019 tidak menemui titik temu.

“Bila deadlock, pemilik lahan akan diberi waktu 14 hari setelah pertemuan 8 maret untuk mengajukan keberatan. Bila tidak, konsinyasi akan ditempuh. Sebelumnya kami akan konsultasi dengan pengadilan,” tukasnya. (Fredy Kristianto)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 11 Maret 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here