Janji Kartu Sakti Pertaha Menuai Kritik, Subsidi Kecil Juga Belum Terealisasi

104
sumber gambar: https://mmc.tirto.id

Sejak Capres Petahan, Joko Widodo bakal meluncurkan kartu prakerja yang disampaikan di Sentul International Convention Center (SICC) di Sentul, 24 Februari lalu, kritikan masih terus mengalir. Sebab, selain tak ada pos anggarannya dalam APBN 2019, pemerintah juga masih dibebani utang sbeesar Rp.498 triliun.

Pemerintah pun diimbau agar tidak memberi harapan kosong kepada rakyat dengan kartu sakti yaitu Kartu Sembako Murah (untuk mengakses kebtuhan sembako), Kartu Pra-kerja (Untuk mengakses kebutuhan pekerjaan), dan Kartu Indonesia Pintar (untuk mengakses kebutuhan pendidikan hingga perguruan tinggi,).

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya menyarankan, sebaiknya pemerintah berhati-hati dan tak mengumbar janji berlebihan. Pasalnya, janji l=kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi para buruh pun belum terelisasikan.

“Kartu-kartu ini permainan kata-kata saja. Apalagi, praktiknya enggak bisa dipastikan sumber pendanaanya. Dalam APBN 2019, tidak ada alokasi untuk kartu sakti. Utang pemerintah pusat saja hingga Januari sudah tembus rRp.4.498 triliun. Naik 13.6 persen dibandingkan posisi Januari 2019 sebesar Rp.3.958,66 triliun,” kata dia.

Melihat fakta itu, sebaiknya pemerintah tidak memberi harapan kosong. Di sisi lain, subsidi-subsidi kecil yang seharusnya diberikan kepada rakyat belum juga terealisasikan yang jelas, tandas politisi Partai Gerindra ini, keuangan negara akan terus terbebani, karena anggaran 2019 sudah disetujui pada 2018 lalu. Sementara untuk tahun anggaran 2020 belum ada pembahasan.

“Logikanya gaji guru saja belum diayar, masa mau nambah utang lagi. Sebaiknya, utang digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif agar tidak membebani keuangan negara,” tambahnya.

Menurut Heri, sumber-sumber penerimaan negara juga belum bisa diandalkan untuk menandai program-program baru dari pemerintah. Sementara tax ratio relatif stagnan karena iklim usaha belum tumbuh. Rakyat harus dididik lebih realitas dari pada diberi janji yang belum tentu bisa diwujudkan.

Sementara Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira juga menilai, program pemberian tunjangan bagi pengangguran, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuaran itu tidak efektif.

“Permasalahan utama saat ini ada di serapan tenaga kerja yang belum ideal,” ujar Bhima.

Saat ini, Bhima melihat lapangan kerja industri, ertanian dan pertambangan kurang mampu menciptakan lowongan kerja yang masif. Jadi, Bhima menilai solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan suplai tenaga kerja berlebih adalah dengan membuka lapangan kerja baru dan menciptkan sumber tumbuhan ekonomi.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan, kata Bhima, adalah adanya ketidakcocokan anyara kebutuhan industri dengan lulusan SMK. Solusinya, menurut dia, adalah dengan mengubah kurikulum dan bekerja sama dengan industri. “Yang membiayai upah selama magang adalah pengusaha, bukan dibebankan kepada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” kata dia.

Soal tunjungan pengangguran, Bhima berpatokan kepada salah satu negara maju, yaitu Finlandia. Negara di utara Eropa itu bisa memberi tunjungan kepada pengangguran dengan ditopang kemampuan fisikal yang kuat.

Rata-rata negara yang memilki program tersebut memiliki rasio pajak di atas 25 persen. “Kalau Indonesia dipaksakan tetapi rasio pajak cuma 11,5 persen, imbasnya defisit anggaran melebar dan ujungnya dibiayai dari utang baru, ini tak bagus bagi APBN kita,”

Sbeleumnya, Jokowi menyatakan bakal meluncurkan kartu pra kerja. Capres urut 01 itu akan merilis kartu itu bersama dua kartu lainnya guna meningkatkan kualistas sumber daya manusia. Salah satu fasilitas bagi pemegang kartu prakerja adalah tunjangan bagi mereka selama masa menganggur.

Jokowi berjanji memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan. Ia menargetkan 2 juta orang mengikuti peatihan vokasi sehingga SDM Indoneisa bersaing di luar negeri.

Senada dengan Bhima, ekonomi dari Universitas Indoneisa Fithra Fisal menyebut emerintah mesti mengkaji kembali rencana program tunjangan pengangguran dan kartu pra kerja tersebut.

Salah satunya soal kemampuan APBN dan dampak terhadap perekonomian. “Saya sendiri belum bisa mengukur dampaknya, karena ini kebijakan yang snagat impromtu. Saya melihat ini tiba-tiba saja muncul,” ujar dia. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 8 Maret 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here