Pemerintah Dinilai Berlebihan, Hoaks Dijerat UU Terorisme?

70
sumber gambar: http://disk.mediaindonesia.com

“Terorisme itu kan meimbulkan ketakuta di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah terorisme” Wiranto (Menko Polhukum)

Jelang Pilpres 2019 pemerintah bakal menerapkan Undang-undang Terorisme untu menagkal hoaks. Namun menurut akademi Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji, penerapan UU Terorisme dinilai sebagai bentuk kriminalisasi yang berlebihan. “Dari sisi efektivitas sosiologi, sudah cukup diterapkan UU ITE maupun KUHP dibandingkan UU Terorisme,” ujar Indriyanto, Rabu (20/3).

Indiyanto yang juga pegiat hukum menyampaikan bahwa istilah hoaks lebih tepat digunakan merujuk kepada suatu kabar bohong. Menurutnya, penggunaanya sebagai istilah yang merujuk kepada tindakan teror seperti yang baru saja digaungkan pemerintah adalah tidak tepat. “Hoaks itu penyebaran berita bohong dan bukan tindakan terorime,” ujar Indriyanto.

Indriyanto yang pernah menjadi Plt pimpinan KPK ini mengaskan, dipandang dari sisi hukum, penindakan atas kehajatan pembuatan dan penyebaran hoaks juga lebih tepat merujuk kepada UU ITE dan KUHP.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukum) Wiranto menegaskan bahwa kalangan yang menjadi penyebar berita bohong atau hoaks menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, akan dijerat Undang-undag Terorime.

Menurut mantan Panglima TNI ini, penyebaran hoaks bisa pula dikategorikan sebagai teror psikologis karena membuat masyarakat merasa ketakutan karena berita bohong yang mereka buat.

“Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoaks untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah terorisme. Maka tentu kita gunakan Undang-undang Teorirme,” ujar Wiranto usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenkopolhukum, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).

Ia pun meminta aparat keamanan untuk mewaspadai penyebaran hoaks dan menangkap elaku hoaks yang menimbulkan ketakutan di masyarakat karena meneror masyarakat.

“Aparat keamanan juga harus bisa mengajak masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu berlangsung aman,” ujarnya.

Wiranto pun mengutuk orang yang ingin mengacaukan proses demokrasi dalam mencari pemimpin bangsa dan perwakilan rakyat di kursi dewan.

Menurut Wiranto, hoaks adalah ancaman yang baru muncul di sejumlah pemilu terakhir. Ancaman itu dinilai berbahaya juga karena bisa lebih mudah mengubah sikap masyarakat semata-mata untuk kepentingan politik.

‘Kita tahu bahwa saat ini cukup marak hoaks. Kita menghadapi ancaman baru yang pada pemilu-pemilu lalu tidak ada,” ujarnya. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 21 Maret 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here