Baru 30 Pasar Tradisional yang Berstandar SNI

585
sumber gambar: http://www.neraca.co.id

KEMENTRIAN  Perdagangan (Kemendag) menganggarkan Rp1,1 triliun untuk merevitalisasi pasar tradisional pada tahun ini. Dari 5.000 target pasar tradisional yang akan direvitalisasi, hingga akhir 2018 terdapat 4.211 pasar yang telah direvitalisasi pemerintah, Dari jumlah tersebut, baru 30 standar nasional. 

“Target kami hingga akhir 2019 ini bisa merevitalisasi  1.037 lebih pasar tradisional yang tersebar dari sabang sampai Merauke. memang baru 30 yang SNI, karena bertahap,” kata Direktur Jenderal perdagangan Dalam negeri (PDN kemendag Tjahya widyanti, kepada wartawan di gedung kemendag, jakarta Rabu(20/2).

 Tjahya menjelaskan konsep pembangunan revitalisasi pasar tradisional melingkupi dua aspek pembangunan yakni fisik dan nonfisik. menurutnya pasar secara fisik diproyeksi dapat meningkatkan citra dan kesan yang lebih positif dari lingkungan pasar yang sebelum nya identik dengan kumuh dan kurang nyaman.

Sementara itu terkait pembangunan revitalisasi nonfisik pasar tradisional, kata Tjahya, pembenahan manajemen, ekonomi, dan sosial pasar perlu dilakukan untuk memperkuat pengelolaan pasar yang berkelanjutaan.’ ‘tradisional yang berstandar SNI itu bisa menjadi contoh bagi pasar tradisional lainnya,” kata Tjahya.

Seputar Standar nasional pasar yang ditentukan pihaknya tengah menjalankan program pemberdayaan pasar melalui pelatihan pengelolaan pasar untuk para pedagang, aktivasi pasar tradisional, dan pendampingan sertifikasi SNI kepada pasar yang dibina.

 Tjahya menjelaskan sejak 2017 revitalisasi pasar tradisional yang dilaksanakan mengacu pada prototipe pembangunan pasar dengan empat tipe,yakni tipe A,B,C, dan D. keempat tipe tersebut ditinjau berdasarkan kapasitas perdagangan yang ada di dalam pasar. Sejauh ini kami baru merevitalisasi yang pada prototipe pasar tradisional yang ada ini, kata dia terdapat pada jumlah anggaran pembangunan revitalisasi yang digelontorkanke masing-masing tipe disesuaikan berdasarkan tingkat levelnya, antara lain tipe A (Rp 12 miliar), tipe B ( Rp 8 miliar) , tipe C ( Rp 6 miliar ) , dan tipe D ( Rp 4 miliar ).

 Ketua Ikatan pasar Tradisional Indonesia (IKAPPI) Abdullah mansuri menilai pemerintahan harus mendahulukan aspek pembangunan nonfisik di banding menguta makan pembangunan fisik pasar tradisional. pasalnya, kata dia, pelibatan elemen pemerintah daerah sebagai pemberi rekomendasi revitalisasi pasar dinilai rentan di jadikan proyek bancakan.

“Pada kasus umum yang sering terjadi, pemerintahan daerah itu kerap menganggap gelontoran dana untuk sebuah program itu adalah proyek. proyek yang rawan sekali disalahgunakan,” katanya. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintahan untuk membenahi sektor hulu pasar tradisional dengan menjamin perlindungan hukum pedagang sertabpembinaan pengelolah pasar tradisional. Dia juga mendesak pemerintahan untuk segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) yang berpihak pada pedagang tradisional. (Arie Chandra)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 21 Februari 2019

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here