Bima Arya Akui Implementasi Perda KTR Lemah

1123
https://indonesiana.tempo.co

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengakui implementasi
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
masih lemah, terutama di kawasan umum yakni hotel, restoran dan kafe.

“Kita akui implementasi Perda KTR belum kuat, masih banyak oknum lah kita
menyebutkan yang masih melanggar, baik dari masyarakat umum maupun
instansi pemerintahan,” kata Bima usai pertemuan dengan pengelola hotel,
restoran, kafe dan ritel serta PHRI di Balai Kota, Senin.

Ia mengatakan baru-baru ini Pemkot Bogor menerima surat terbuka dari
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang dengan tegas menyatakan
implementasi Perda KTR di kota tersebut masih kedodoran, tidak efektif,
tidak serius dan tidak konsisten.

Ketua YLKI Tulus Abadi mendesak Wali Kota Bogor untuk konsisten menegakkan
Perda KTR di tempat umum, tempat kerja, dan memberikan sanksi jika masih
melakukan pelanggaran.

“Ini teguran buat kita, jadi cambuk juga agar ke depannya Kota Bogor harus
lebih tegas lagi dalam implementasi Perda KTR,” kata Bima.

Bima mengatakan Pemkot Bogor terus berupaya untuk mengoptimalkan
implementasi Perda KTR tersebut salah satunya melalui pertemuan yang
dilaksanakan dengan dinas dan instansi terkait bersama pengelola hotel,
restoran, kafe dan ritel.

Menurut dia, ada dua tujuan dari pertemuan tersebut yakni untuk
menyosialisasikan atau menjelaskan kembali arah pembangunan Kota Bogor
salah satu sebagai Kota Keluarga yang ramah anak, yang salah satu produk
turunannya adalah kawasan tanpa rokok.

“Pertemuan ini juga untuk mendengarkan aspirasi dari teman-teman di PHRI,
hotel, restoran, kafe dan ritel apa kendalanya, dan bagaimana solusinya
agar terjadi `win win solution`,” kata Bima.

Dalam pertemuan tersebut Bima menekankan bahwa Kota Bogor sudah menetapkan
karakternya sebagai kota sehat, kota keluarga dan kota olah raga. Kota
yang ramah bagi keluarga, layak anak.

“Khitohnya Bogor seperti itu, turunan dari komitmen itu adalah kota yang
menerapkan KTR,” katanya.

Ia menekankan bahwa tidak ada kota yang tumbuh menjadi metropolitan karena
dunia malamnya. Tetapi menjadi kota yang ramah bagi keluarga, dan sehat.
Ketika rencana kota sudah konsisten maka semua pihak akan mendapat
keuntungan, termasuk hotel, restoran, kafe dan ritel.

“Di Yogyakarta kini semua hotel saling berkompetisi untuk menyelenggarakan
acara lari, khususnya lari untuk kesenangan jarak 2 sampai 5 km, pelari
diberikan potongan harga jika mengikuti acara tersebut dan menginap di
hotel-hotel yang ada di Yogyakarta,” katanya.

Bima ingin perhotelan dan restoran di Kota Bogor dapat menyelaraskan
konsep tersebut, mengingat Kota Bogor telah mendeklarasikan diri sebagai
kota pelari yang ditandai dengan peresmian fasilitas pedestrian di seputar
Kebun Raya Bogor.

Bima menambahkan ada dua poin penting dalam komitmen kawasan tanpa rokok
yakni regulasi dan penegakan hukumnya. Terkait regulasi, sejak 2009 Pemkot
Bogor telah memiliki Perda KTR, bersama 250 pemkab dan pemkot di seluruh
Indonesia.

“Tinggal penegakan hukumnya yang dipertegas, aspirasi yang disampaikan
pengelola hotel dan restoran terkait masih sulitnya implementasi bukan
lantas komitmennya yang direvisi, tetapi konsistensi komitmen tegas, maka
implementasi akan terbangun,” kata Bima.

Pertemuan antara Pemkot Bogor dihadiri sejumlah pengelola hotel, restoran,
kafe, dan ritel, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan selaku leading sector
dalam penerapan KTR di Kota Bogor, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala
Dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, LSM anti tembakau, serta
perwakilan Kementerian Kesehatan.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here