Bima Ngamuk di Disdukcapil

391
sumber gambar: okeinfo.net

Maraknya keluhan warga yang hingga kini belum mendapatkan KTP elektronik (KTP-el), membuat Walikota Bogor, Bima Arya menyambangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Jalan Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (17/1).

Selain itu, Bima juga menyelidiki adanya dugaan pungutan liar atau pungi di SKPD tersebut, walikota meminta kepada semua pegawai untuk keluar ruangan untuk dimintai penjelasan mengenai kondisi sebenarnya.

“Saya masih menerima keluhan dari warga soal persoalan warga mengurus e-KTP. Apa yang sebetulnya terjadi? Cuma ada dua kemungkinan. Pertama, persoalan yang tak bisa kita selesaikan karena terkait sistem dari pusat. Atau kedua, ketidak mampuan kalian untuk melayani warga dengan lebih baik,” ungkap Bima di hadapan puluhan pegawai Disdukcapil.

Bima Arya pun mengutarakan kemarahannya ketika ada banyak warga yang mengady melalui sosial media dan pesan singkat ke ponselnya bahwa ada permainan oknum di Disdukcapil yang diduga melakukan pungutan liat untuk memuluskan pencetakan e-KTP.

“Ada yang sudah bertahun-tahun belum jadi. Saya jelaskan bahwa persoalannya adalan blanko dari pusat yang dikirim terbatas. Tapi dibantah dengan cepat oleh warga yang bilang temannya, tetangganya bayar sekian, selesai lebih cepat. Saya ingin pastikan apa yang terjadi disini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bima berjanji akan membongkar dugaan pungli tersebut karena menurutnya keluhan warga tersebut merupakan persoalan yang sanat keterlaluan jika benar dilakuakn oleh ASN.

“Tragis sekali. Masa yang ayak begini saja dibisniskan. Ini terlalu menurut saya indikasi oknum ada. Kenapa bisa lambat? Kalau tdak malas, ya berarti ada permainan. Siapa yang melakukan? Saya akan telusuri terus. Bisa ada keterlibatan orang dalam, atau bisa juga ada paksaan dari pihak luar dan yang dalam tidak menerima uang. Saya minta ditelusuri ini semua.” ungkapnya.

Setelah itu, Bima pun menyempatkan untuk menghubungi Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri beralasan bahwa lambatnya proses percetakan e-KTP karena jumlah blanko yang disiapkan oleh pemerintah pusat terbatas.

“Assalamualaikum Pak Direjen, izin berbicara sebentar, boleh? Biasa SOS blanko lagi, Pak Dirjen, kira-kira butuh 70 ribu keping,” kata Bima.

Zudan menjawab bahwa ketersediaan blank e-KTP di Kemendagri cukup banyak. “Silahkan Pak Bima, ambil saja di kantor, Banyak,” jawab Zudan.

Mendapat jawaban itu, Bima Arya lalu kembali memarahi petugas lantaran alasan yang diutarakan tidak sesuai dengan fakta dari Kemendagri. “Saya sering mendapat keluhan dari warga soal e-KTP lama dan ada dugaan pungutan liar dalam pembuatannya supaya cepat. KTP lama sering saya jelaskan blankonya susah. Makanya di sini tadi langsung saya telfon. Ternyata ada, tinggal diambil. Saya tegur Disdukcapil, kalau kurang lapor ke saya. Susah amat, sih. Kan malu kita menyalahkan pusat terus, tapi ternyata kita yang lambat,” ucapnya. 

Kata dia, bila petugas masih menjawab blanko kurang kepada warga, maka dirinya tak segan untuk melakukan mutasi besar-besaran di tubuh Disdukcapil Kota Bogor. “Jadi, selesai masalah blanko, Jika ada lagi alasan mengenai blanko, saya akan mutasi besar-besaran di Dusdukcapik semuanya. Berarti mereka nggak mampu bekerja. Besok akan diambil 70 ribu blanko sesuai kebutuhan disini. Harus cepat diberikan kepada warga yang sudah menunggu lama. Kalau nggak siap, saya akan rombak semuanya disini,” paparnya. (Fredy Kristianto)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 18 Januari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar