Bima Sampaikan Syarat Pembangunan “TOD” Stasiun Bogor

1485
Sumber Gambar : id.wikipedia.org

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto memberikan klarifikasi
adanya empat syarat yang diajukan untuk pembangunan kawasan hunian
terintegrasi dengan transportasi atau berbasis “transit oriented
development” (TOD) di Stasiun Bogor dan Stasiun Paledang.

Klarifikasi ini disampaikan menanggapi percakapan Wakil Wali Kota Usmar
Hariman di grup percakapan “whatsapp” milik Humas Pemkot Bogor, Rabu
(13/9) malam, yakni saat Usmar menyatakan penolakan terhadap proyek
tersebut.

Bima menegaskan tidak ada perbedaan pendapat antara dirinya dengan Wakil
Wali Kota. Justru ia sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Usmar
yang tidak setuju pembangunan di kawasan Stasiun Bogor dan Paledang
tersebut.

“Tidak ada perbedaan pendapat. Banyak catatan kita untuk program penataan
stasiun ini. Tidak bisa dibangun begitu saja, saya setuju dengan pak
wakil,” kata Bima melalui percakapan grup.

Bima mengatakan dirinya telah menyampaikan catatan-catatan dan prasyarat
dari Pemkot Bogor terkait pembangunan TOD tersebut langsung kepada Menteri
Perhubungan dan Menteri BUMN.

Ada empat persyaratan yang diajukan yakni pertama, kajian amdal lalu
lintas dan transportasi harus disusun bersama. Kedua, Pemkot minta
dibangun “underpass” dan “park and ride” di kawasan tersebut.

Syarat ketiga, percepatan pembangunan Stasiun Sukaresmi, dan yang keempat
percepatan sistem BRT.

“Mentei BUMN dan Menhub menyatakan siap,” kata Bima.

Bima mengatakan, kawasan stasiun tidak bisa dibiarkan sembrawut. Program
kerja sama PT Waskita Karya Reality dan PT KAI, Menteri BUMN, Menteri
Perhubungan akan mempercepat penataannya.

“Karena ada akselerasi di semua aspek. Kuncinya adalah kajian yang
dilakukan agar matang,” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian BUMN juga akan membantu konversi angkot khusus
di koridor tersebut. Dengan melakukan kerja sama Bank BUMN dengan badan
hukum yang siap beropeasi di koridor yang melewati stasiun.

“Ini hasil pembicaraan khusus saya, Menhub dan Menteri BUMN,” kata Bima.

Menurutnya peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada 5 Oktober 2017
dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga perlu segera diinformasikan
kepada masyarakat luas melalui publikasi media.

“Ini juga antisiapsi pembangunan “double track”Bogor-Sukabumi harus
paralel ditata,” katanya menambahkan.

Sebelumnya, Wakil wali kota Usmar Hariman menanggapi postingan berita
penandatanganan MoU pembangunan hunian tertintegrasi berbasis TOD di
Stasiun Bogor dan Stasiun Paledang.

Usmar mengatakan yang paling ideal itu adalah kawasan Sukaresmi. Kalau
kawasan Stasiun Bogor dikembangkan adalah sangat sangat melanggar tata
ruang yang ada, karena dari aspek daya dukung, berikutnya bahwa orientasi
pengembangan kawasan sudah tidak lagi berpusat di WPA.

“Yaitu kawasan stasiun dan sekitarnya harus dipegang kokoh tidak boleh
dilanggar, kalau ini dipaksanakan maka kawasan stasiun akan menjadi
kawasan terparah di Kota Bogor,” kata Usmar.

Usmar mengatakan, kalau dirinha orang yang tidak setuju kawasan stasiun
dijadikan pusat pertumbuhan, karena yang dibutuhkan penataan kawasan
dengan optimalisasi fungsi-fungsi yang telah ada.

“Oleh karenanya saya orang yang tidak setuju kawasan stasiun dijadikan
pusat pertumbuhan. Yang dibutuhkan adalah penataan kawasan dengan
optimalisasi fungsi-fungsi yang telah ada, tanpa rancana yang ada kondisi
saat kni saja sudah sangat krodit,” kata Usmar.

Usmar juga memberikan catatan, KAI terlalu diberikan ruang tetapi tidak
pernah komit. Misalnya, MoU Stasiun Sukaresmi.

“Pemkot sidah berkorban banyak, eh akhirnya Pemda juga yang putuskan MoU,
ini jadi pelajaran pahit,” kata Usmar.

Senin (11/9) lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Direktur Utama
Waskita Reality melakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama
terkait pembangunan kawasan hunian terintegrasi dengan transportasi atau
berbasis TOD di Stasiun Bogor dan Stasiun Paledang.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama tersebut disaksikan pula oleh
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhub Budi Karya Sumiadi, dan Dirut Waskita
Karya M Choliq.

Hunian TOD ini akan dibangun di atas lahan KAI yang terintegrasi dengan
Stasiun Bogor dan Stasiun Paledang dengan hak guna kepemilikan rusunami
berjangka waktu hingga 50 tahun.

Dengan total lahan seluas 98.910 meter persegi TOD Bogor yang memiliki
nilai investasi kurang lebih Rp1,5 triliun.

SHARE

Tinggalkan Komentar