BKPP Ajukan Perpanjangan Pendaftaran

261
Sumber gambar: http://www.radarbogor.id

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan mengajukan permohonan Pemerintah dan perpanjangan pendaftaran, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (BKPP).

“Permohonan perpanjangan pendaftaran, terpaksa kami ajukan, lantaran jumlah pelamar sampai batas akhir pendaftaran pada Minggu (17/2) lalu jauh dibawah kuota yang diberikan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata Kepala Bidang Formasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Erwan Suherman, dihubungi wartawan, Senin (18/2).

Erwan menjelaskan, pada Minggu malam lalu, jumlah pelamar yang mendaftar melalui portal BKN hanya 1.695 orang. Jumlah itu tentunya jauh dari kuota yang diberikan kepada Kabupaten Bogor sebanyak 2.209 formasi.

“Sebenarnya siih banyak yang ingin mendaftar, tapi masalahnya terkendala dari sisi pendidikan, sebab syarat utama unutk mendaftar sebagai tenaga P3K harus luluusan strata S 1 atau sarjana, untuk pendidik/guru dan diploma III, untuk tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian, cukup melampirkan ijazah SMK bidang pertanian dilengkapi sertifikat sebagai penyuluh sebagai tanda bukti,” ujarnya.

Erwan berharap, ketika permohonan perpanjangan diajukan, jumlah pelamar akan bertambah minimal sama dengan kuota yang diberikan. “Kalau ada perpanjangan satu atau dua hari, pasti akan banyak pelamar baru yang mendaftar,” katanya.

Meski pun mendaftar sudah memenuhi kuota, namun kata Erwan tak semuanya diterima sebagai tenaga P3K, karena mereka lebih dahulu harus mengikuti tes tertulis dengan materi kemampuan dasar dengan menggunakan Computer Assited Test (CAT).

“Seleksi tenaga P3K itu sama dengan CPNS yang digelar November lalu. Rencananya CAT akan kita laksanakan selama dua hari tepatnya pada jumat dan Sabtu (23-24) pekan depan di salah satu sekolah negeri di kawasan Cibinong,” jelasnya.

Namun, kata Erwan, Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan sistem CAT waktunya akan diundur, bila permohonan perpanjnagan pendaftaran dikabulkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN – RB). “Tapi, bila tidak dikabulkan, SKD tetap seperti jadwal yang sudah diagendakan atau tak ada perubahan,” katanya.

Sebagai informasi, rekrutmen tenaga P3K pada tahan pertama ini dikhususkan untuk mantan pegawai honor daerah (Honda) yang gagal direktur otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mayoritas dari pegawai yang masuk kategori 2 itu merupakan tenaga honda yang menerima surat keputusan (SK) dari mulai tahun 2005 keatas.

Di Kabupaten Bogor, jumlah pegawai K2 mencapai 3.012 orang, didominasi tenaga penyidi atau guru. Pada rekrutmen tahun 2019 ini, jumlah pegawai K 2 yang akan direkrut sebanyak 150 ribu orang dibagi dalam dua tahap masing-masing 75 ribu orang.

Perekrutan termasuk seleksi tenaga P3K itu tidak ditanggung APBN, tapi dibebankan pada keuangan daerah. Para petinggi Pemkab pun kini sedang mencari solusi terkait penganggaran, pasaya keputusan perekrutan tenaga P3K dikeluarkan, ketika APBD sedang berjalan.

“Dari 2.209 kuota, tenaga pendidik paling banyak yang direkrut jumlahnya mencapai 2.112 orang, tenaga kesehatan kemudian tenaga kesehatan atau medis, termasuk didalmnya perwat bidan dan mantri sebanyak 37 orang, sisanya tenaga penyuluh pertanian/peternakan 50 orang,” kata Kepala BKPP Dadang Irfan.

Ketika ditanya soal gaji. Dadang menerangkan berdasarkan pemerintah pusat, tenaga P3K dengan pendidikan strata I akan mendapatkan gaji setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan III A.

“Tapi ada bedanya, tenaga P3K tidak mendapatkan pensiun rutin, karena pengangkatan mereka berdasarkan prinsip profesionalitas,” tutupnya. (Mochamd Yusuf)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 19 Februari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar