Bus Sekolah Harus Berbadan Hukum

186
https://www.google.com

Organda mendesak Walikota Bogor Bima Arya Susiarto agar segera menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) tentang penyelenggaraan angkutan sekolah. Hal itu lantaran dalam pengelolaan armada tersebut dibutuhkan biaya operasional seperti BBM dan gaji sopir.

“Dalam mengelola bus sekolah harus dilakukan oleh badan hukum yang ada yaitu koperasi angkutan,” ujar Ketua Organda kota Bogor, M Ishack kepada wartawan, senin (25/2).

Menurut dia, bus sekolah harus dikelola oleh koperasi yang berbadan hukum karena di Kota Bogor ada program rerouting dan konversi. Tentunya, kata dia, pengadaan angkutan sekolah konversi, sedangkan yang memiliki angkutan kota adalah badan hukum.

“Karena bus sekolah gratis, namun pengelola mesti dibiayai. jadi strateginya pengelolaannya harus mendapatkan subsidi. Sedangkan yang ahli mengelola itu harus badan hukum transportasi di kota Bogor,” katanya.

Ishack menegaskan bahwa Organda akan mengejukan agar bus sekolah itu dikelola oleh badan hukum. Sebab, bila tidak akan menimbulkan permasalahan baru dengan pengelola angkutan umum.”Kami khawatir ada benturan, sebab otomatis hal itu bakal mengurangi pendapatan sopir dan pengusaha angkot,” jelasnya.

Lebih lanjut, sambungnya, dalam memilih badan hukum yang tepat untuk mengelola bus sekolah, mesti dilihat dari kemampuan perusahaan itu. “Ya, mekanismenya harus jelas dalam memilih pengelola bus sekolah itu. Nanti kami akan membahasnya dengan pemkot,” tukas Ishack. (Fredy Kristianto)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 26 Februari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar