Dana Kelurahan Belum Cair

343
sumber gambar : https://4.bp.blogspot.com

68 Kelurahan Masih Godok RKA

Pemerintah pusat akan menyalurkan dana Rp 25.169.384.000 dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 68 kelurahan yang ada di Kota Hujan pada 2019 ini. Meski demikian, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lia Kania Dewi menyakan bahwa hingga kini anggaran tersebut belum diterima Pemkot.

“Belum disalurkan dari pusat. Ya, mudah-mudahan Februari sudah dana sudah turun ke Kota Bogor. Tapi, nggak langsung diberikan, melainkan diberi dalam dua tahap, masing-masing setengahnya,” ujar Lia Kepada wartawan, baru-baru ini.

Lia mengatakan, saat ini 68 kelurahan sedang membuat Rancangan Kerja Anggaran (REA) unutk mengelola anggaran tersebut. “Proses asistensi REA baru masuk dalam oerubahan Perwali tentang penjabaran APBD 2019. Setelah itu baru jadi DPA. Namun, kelurahan masing-masing menerima Rp 370 juta,” ungkapnya.

Namun sambung dia, pembuatan perwali sendiri tidak bersifat mutlak, sebab di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) 130 telah diatur dengan jelas teknis penggunaanya.

Lia menyatakan, dalam proses asistensi REA akan melibatkan berbagai unsur, di antranya Bagian Adminitrasi Pemerintah, Adminitrasi pengendalian dan Pembangunan. Bagian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda). “Setelah REA selesai akan diserahkan ke BPKAD,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah nantinya akan menetapkan lurah sebagai kuasa pengguna anggran tersebut. “Dana itu bisa diserap setelah pemerintah pusat menggelontarkannya ke kas daerah, kemudian lurah mengajukan permohonan pencairan ke BPKAD,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor, Novy Hasby Munawar menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu masukan dan kajin dari instansi eterkait soal pembuatan perwali yang mengatur soal penggunaan dan keluarhan. “Kalau koki, kami hanya menunggu bumbu dan bahannya untuk dimasak,” tegasnya.

Novy menambhakan, sebaiknya Pemkot Bogor secepatnya berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan Provinsi Jawa Barat terkait peruntukan dan kelurahan. (Fredy Kristianto).

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 21 Januari 2018

SHARE

Tinggalkan Komentar