Dewan Segera Panggil PD PPJ Soal Tunggakan Denda Pajak Rp10 M

188
sumber gambar: https://pontas.id

Komisi II DPRD Kota Bogor akan melakukan pemanggilan terhadap Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) pada pekan depan, terkait adanya tunggakan denda pajak sebesar Rp10 Miliar.

Anggota Komisi II, H Mulyadi mengatakan bahwa pemanggilan tersebut bertujuan untuk berkoordinasi sambil mencari solusi untuk penuntasan permasalah tersebut.

“Kami ingin membantu PD PPJ memutuskan permasalahan tersebut. Sekaligus inin mengetahui langsung kendala-kendala yang dihadapi oleh direksi baru,” ujar H. Mulyadi kepada wartawan Rabu (27/2).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa tunggakan denda pajak harus segera dituntaskan oleh PD PPJ. Sebab pajak merupaka seuatu hal yang wajib dibayarkan.

“Sesuai undang-undang siappaun, badan hukum apapun swasta kalau sudah bicara enunggakan pajak harus diselesaikan,” jelasnya.

Kata dia, apabila PD PPJ tak mampu membayar langusng, maka perusahaan peat merah itu dapat mengajukan keringanan agar pembayaran dilakukan secara bertahap. “Kami juga akan mendoorng agar Pemkot Bogor campur tangan dalam permasalahan tersebut, tentunya dengan tetap mengedepankan aturan. Sebab, biar bagaimanapun eksistensi PD PPJ wajib dijaga,” paparnya.

Selain itu, kata dia, PD PPJ dapat menggali potensi lain misalnya bekerja sama dengan pihak ke tiga dalam kontek kerjasama, karena dari kerjasama itu ada feedback dan hasilnya bisa buar menutupi pembayaran tunggakan pajak.

“Sebab, kalau dana Penyertaan Modal Pemerintah (MPM) tidak bisa digunakan untuk membayar pajak,” tegasnya.

Sebelumnya, berbagai upaya dari mulai meminta pengampunan dan negosiasi pembayaran pajak pun terus dikoordinasikan dengan Kanwil Pajak Wilayah Bogor. Namun, hingga kini belum ada titik terang atas usaha tersebut.

Direktur Umum PD PPJ, Jenal Abidin mengatakan bahwa mencicil pembayaran tunggakan denda merupakan solusi terakhir dalam menuntaskan permasalahan tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan Badan Pengawas (BP), membaha solusi dalam menyelesaikan pajak. Jadi mencicil adalah solusi akhir. Sebab pembayaran full tak mungkin dilakukan di tengah kondisi keuangan PD PPJ yang tengah kembang kempis,” ucap Jenal.

Jenal menegaskan, bila pembayaran penuh dlakukan, otomatis perusahaan takkan dapat berjalan.  Sebab kan PD PPJ butuh operasional. Selain itu, Penyertaan Modal Pemerintah (MPM) tak boleh dipakai membayar pajak,’ tegasnya.

Lebih lanjut, kata Jenal, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPRD dan walikota selaku komisaris PD PPJ terkait adanya permasalahan tersebut. “Kami aan segera berkoordinasi dalam waktu dekat ini untuk mencari solusi atas problem ini,” imbuhnya.

Jenal menuturkan bahwa PD PPJ sendiri telah melunasi pokok pajak perusahaan yang mencapai Rp17 miliar. “Kalau pokok pajaknya sudah selesai. Sekarang tinggal dendanya saja,” imbuhnya. (Fredy Kristianto)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, edisi 28 Februari 2019

SHARE

Tinggalkan Komentar