Fintech Abal-abal Diblokir

552
sumber gambar : https://img.tek.id

Sebanyak 738 sistem informasi milik startup financial technology (fintech) diblokir Kementrian Komunikasi dan Informatik (Kemenkominfo). Sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem informasi itu terdiri atas 211 website dan 572 aplikasi finansial teknologi (fintech) ilega yang terdapat di Google Playstore.

“Jumlah website paling banyak diblokir pada Desember 2018, yakni sebanyak 134 website. Sementara aplikasi dalam google playstore terbanyak diblokir pada Desember sebanyak 216 aplikasi,” tulis Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, Fernandus Setu, Kamis (20/120.

Kominfo mengungkap bahwa pemblokiran situs dan aplikasi fintech nakal tersebut memang baru marak pada akhir tahun. Menurut data per 20 Desember 2018, pada Januari sampai Juli 2018 tidak ada website dan aplikasi yang diblokir. Sementara itu pada September, Kominfo mengeblok 77 website fintech.

Sebelumnya pada Agustus lalu, Kemenkominfo memblokir 140 aplikasi di Google Play Store. Sebulan berikutnya Kominfo memblokir 171 aplikasi. Kominfo menerangkan bahwa pemblokiran fintech dilakukan untuk memenuhi pengajuan OJK sebagai instansi pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan. Kedua berdasarkan aduan masyarakat.

OJK memalui Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 404 penyelenggara layanan pinjam meminjam (peer-to-peer lending/P2P) teknologi financial yang tidak terdaftar atau ilegal. Seluurh website dan aplikasi layanan pinjam meminjam itu telah diajukan ke Kominfo unutk diblokir.

Sedangkan pemblokiran yang dilakukan atas dasar aduan masyarakat diterima melalui aduan konten dan penelusuran mesin AIS Kemenkominfo. Masyarakat yang menemukan website atau aplikasi fintech ilegal memang bisa melaporkannya melalui aduankonten.id atau akun twitter @aduankonten agar bisa ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Waspada Investasi Illegal yang beranggotakan lebih dari 13 Kementrian dan lembaga.

Sebelumnya, Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengungkapkan sebagian penyelenggara fintech ilegal yang ditutup berasa dri China, Thailand, dan Malaysia. Namun, ia mengingatkan penyeenggara fintech ilegal banyak yang menggunakan alamat yang tak dapat terbukti keberadaanya, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi UI Rhenald Kasali mengatakan distrupsi digitalisasi bakal menggeser pelbagai industri, di antaranya adalah bisnis pengadaian yang dikalahkan teknologi finansial. Dia membandingkan bisnis financial technology dengan pengadaian.

“Pengadaian adalah salah satu yang berpotensi hilang. Bayangkan anda meminjam uang dari fintech, anda tidak perlu jaminan, hanya dalam tempo 5 menit, uang bisa masuk ke rekening anda,” kata Renald dalam diskusi industri 4.0 di kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta Pusat, Senin (17/12).

Rhenald menyebutkan meode Pegadaian untuk memberikan uang masih konvensional. Di sisi lain, fintech lending memberikan peminjaman yang cepat dengan melacak jejak rekam seorang peminjam untuk menaksir daya bayar peminjam.

“Mereka (fintech) melalkukan pemeriksaan berupa digital footprint, sedangkan pegadaian masih mengandalkan barang gadai,” ujarnya.

Rheinald bahkan juga bercerita bahwa salah satu petinggi di bank BUMN bahkan mengatakan era digital ini akan membuat bank tersebut juga beralih menjadi fintech.

“Kala ini terus menerus, salah satu petinggi pernah bilang mereka juga akan berubah menjadi fintech. Apa yang terjadi di arena ini sangat banya di arena dampaknya ke mana-mana,” kata Reinald.

Walaupun demikian, fintech juga tak terlepas dari jumlah masalah. Kemnetrian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mengatakan pihalnya tengah memblokir secara bertahap seluurh aplikasi fintech ilegal. Hal ini dilakukan setelah otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan permohonan pemblokiran.

Tak hanta yang ilegal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) jKARTA SEBELUmnya juga menyebut fintech terdaftar di OJK pun memiliki masalah terkait dengan penagihan yang diduga dilakukan secara kasar.

Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanyya Silvia Sari pengaduan yang diterima pihaknya di tahap awal mewakili sekitar 283 orang. Meski ada yang mengadu secara perorangan, rata-rata pengaduan dilakukan seara berkelompok. “Dari 10 pengaduan, ada yang sudah terdaftar dan belum terdaftar, tapi ya sama-sama melakukan pelanggaran juga,” ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Jeannya. (Asep Saepudin Sayyev)

Sumber: Koran Jurnal Bogor, Edsii 21 Desember 2018


SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here